Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menyoroti rencana pemerintah menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurutnya, peningkatan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan industri memang penting. Namun, perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemasok tenaga kerja.
“Setiap kebijakan terkait prodi harus berpijak pada kajian komprehensif, bukan sekadar merespons tren jangka pendek. Fungsi perguruan tinggi jauh lebih luas, termasuk pengembangan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa,” kata Hetifah, dalam keterangan persnya, Senin, 27 April 2026.
Ia menilai, transformasi merupakan pendekatan yang lebih tepat dibandingkan dengan penutupan massal. Sehingga Prodi yang dinilai kurang relevan bisa direvitalisasi melalui penguatan kurikulum, pendekatan interdisipliner, serta keterkaitan dengan potensi daerah dan kekayaan budaya lokal.
Pasalnya, kata Hetifah, orientasi efisiensi yang berlebihan berisiko menyempitkan ekosistem keilmuan dan melemahkan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat peradaban.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong agar evaluasi prodi dilakukan secara berkala, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, industri, dan asosiasi profesi.
“Jika penyesuaian harus dilakukan, maka wajib disertai masa transisi yang adil, serta perlindungan penuh bagi mahasiswa dan dosen,” katanya menambahkan.
