Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan mendorong hadirnya perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga ke daerah pelosok. Kehadiran lembaga pelindung saksi ataupun korban itu demi membangun keadilan restoratif di masyarakat.
Bob mengatakan setelah revisi Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) disahkan, penyempurnaan payung hukum harus difokuskan pada penguatan lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kehadiran LPSK secara utuh sangat menentukan bagaimana keadilan restoratif bisa benar-benar terbangun di tengah masyarakat,” kata Bob dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 24 April 2026.
Ketua Badan Legislasi DPR RI itu juga mengatakan LPSK merupakan instrumen mutlak yang mewakili dan merepresentasikan kepentingan masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
Untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan, Bob mengatakan ada pekerjaan rumah terkait struktur hukum di Indonesia. Dia menyoroti tentang kendali kelembagaan yang dinilai belum maksimal menjangkau masyarakat di tingkat daerah.
Oleh sebab itu, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mendesak agar ke depannya, LPSK tidak lagi beroperasi dengan format lama yang terlalu tersentralisasi. Dia mendorong perwakilan LPSK dibentuk hingga ke tingkat daerah.
“LPSK sebagai lembaga tidak boleh lagi seperti yang kemarin-kemarin. Harus ada di setiap kabupaten,” katanya.
Bob juga menekankan ekspansi struktur kelembagaan LPSK ini bukanlah sekadar wacana birokrasi, melainkan upaya negara untuk benar-benar hadir untuk masyarakat.
“Jadi, LPSK juga demikian. Pembenahan struktur ini tujuannya jelas, yaitu untuk melayani dan menjadi representasi kepentingan masyarakat agar supremasi hukum yang berkeadilan dapat ditegakkan secara merata,” kata Bob.
Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-17 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026 menyetujui RUU PSDK disahkan menjadi undang-undang.
Salah satu yang diatur, yaitu perluasan pelindungan bagi subjek dalam proses peradilan pidana, yakni tidak hanya bagi saksi dan atau korban, tetapi juga untuk saksi pelaku, pelapor, informan dan/atau ahli yang selama ini juga mendapat ancaman.
Kemudian, LPSK ditetapkan sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Selain itu, LPSK diperkuat dengan pembentukan perwakilan di daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
