Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, meminta PBB untuk memperkuat peran parlemen dalam pelaksanaan program dan agenda global.
Menurut Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh keterlibatan parlemen merupakan faktor penting agar program-program PBB dapat berjalan lebih efektif, mengingat parlemen memiliki legitimasi langsung dari rakyat.
“Delegasi Indonesia meyakini kehadiran PBB hanya di tingkat pemerintah tidak akan mencapai potensi maksimalnya tanpa keterlibatan aktif parlemen, sebagai institusi yang memegang mandat langsung dari rakyat,” kata Husein, dalam keterangan persnya, Minggu, 19 April 2026.
Ia pun menekankan perlunya transformasi dalam pola koordinasi PBB, yang tidak hanya berfokus pada hubungan dengan pemerintah eksekutif, tetapi juga membuka ruang dialog yang lebih luas dengan lembaga legislatif.
“Kehadiran PBB harus bersifat mendukung (supportive), bukan mendikte. Setiap program di lapangan wajib selaras dengan prioritas nasional kami, termasuk visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kemandirian energi dan penguatan sumber daya manusia melalui program nutrisi nasional,” ungkapnya.
Pihaknya juga menyoroti praktik di Turki dalam penanganan bencana sebagai contoh pentingnya integrasi antara lembaga PBB dan mekanisme legislatif.
Husein menilai, sinergi tersebut mampu mempercepat penyusunan regulasi darurat sekaligus meningkatkan efektivitas mobilisasi bantuan.
Oleh sebab itu, Indonesia mendorong PBB untuk lebih aktif memfasilitasi keterlibatan parlemen dalam memperkuat ketahanan bencana di masing-masing negara.
Kemudian, pihaknya juga menegaskan bahwa kolaborasi antara PBB dan parlemen harus mencakup isu-isu kemanusiaan global yang mendesak, termasuk konflik di Gaza.
“Indonesia tidak akan berhenti mendesak PBB untuk mendukung resolusi gencatan senjata permanen dan penuh di Gaza,” tegasnya.
Terakhir Huesein menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong reformasi PBB agar menjadi lembaga yang lebih inklusif dan demokratis.
“Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif dalam mereformasi PBB agar menjadi lembaga yang lebih inklusif, demokratis dan menghargai peran sentral parlemen nasional dalam menjaga perdamaian serta kemakmuran dunia,” tandasnya.
