Anggota Komisi X DPR RI, Muslimin Bando, mendorong implementasi kebijakan Satu Data Indonesia serta penguatan sistem pendidikan berbasis data yang valid dan objektif.
Ia pun menyoroti kebijakan pendidikan nasional yang tengah mengarah pada wajib belajar 13 tahun, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian dari sistem pendidikan formal.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan data pendidikan yang akurat, termasuk dalam menentukan angka harapan lama sekolah di setiap daerah.
“Penentuan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada data yang objektif dan valid,” kata Muslimin, dalam keterangan persnya, Minggu, 5 April 2026.
Ia menilai, integrasi data lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron dan terarah.
“Kita harapkan seluruh sektor pembangunan menggunakan satu data yang valid, tidak lagi berbeda-beda antardaerah,” ungkapnya.
Pihaknya berharap, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tengah dibahas dapat memperkuat peran data statistik sebagai dasar utama dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia.
