Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut langkah pemerintah yang menunda pengiriman pasukan dari Indonesia untuk misi perdamaian bersama International Stabilization Force (ISF) di Gaza, Palestina, tak mengurangi komitmen Indonesia terhadap perdamaian.
Menurutnya, langkah pemerintah itu merupakan bagian dari strategi kehati-hatian agar kontribusi Indonesia benar-benar efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi pasukan maupun stabilitas regional.
“Keputusan ini harus dipahami sebagai langkah diplomatis yang realistis, bukan pengurangan komitmen,” kata Dave dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026.
Dia berpandangan keputusan pemerintah yang menunda pengiriman sekitar 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza itu perlu dipahami dalam bingkai yang lebih luas.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini memandang Indonesia sejak awal sudah konsisten mendukung misi perdamaian dunia. Namun, setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan situasi geopolitik terkini, dinamika keamanan di lapangan serta kesiapan logistik dan diplomasi.
Dalam kerangka konstitusi dan amanat nasional, kata Dave, Indonesia tetap menegaskan solidaritas penuh terhadap perjuangan kemanusiaan. Dia menilai pemerintah akan terus berkoordinasi dengan PBB dan mitra internasional.
“Sehingga ketika kondisi memungkinkan, kehadiran pasukan perdamaian Indonesia dapat memberikan dampak nyata bagi terciptanya keamanan dan stabilitas di Gaza,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menunda pengiriman 8.000 pasukan yang akan menjalani misi perdamaian bersama ISF di Gaza.
“Semua di-hold. Di-hold,” kata Prasetyo usai menggelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa, 17 Maret 2026.
Prasetyo mengatakan penundaan pengiriman pasukan itu dikarenakan beragam pertimbangan, salah satunya eskalasi konflik di Timur Tengah yang meningkat.
