Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung, meminta agar pemerintah dapat memberikan kebijakan tambahan khusus bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi korban bencana banjir dan longsor di Sumatra.
“Kita sangat mengapresiasi kebijakan yang sudah ada saat ini. Terima kasih kepada pemerintah. Namun kita juga harus melihat yang lebih dalam bahwasanya ada banyak korban yang harus diberi kebijakan khusus itu,” kata Martin, dalam keterangan persnya, Minggu, 21 Desember 2025.
Adapun kebijakan khusus yang dimaksud, dapat berupa pemberian waktu yang lebih panjang sampai keadaan para korban benar-benar stabil, atau kebijakan penghapusan piutang untuk korban yang benar-benar kehilangan keluarga dan seluruh harta bendanya.
“Harus dibuat skema penyelesaian khusus untuk memisahkan debitur tersebut dari skema restrukturisasi biasa, agar tidak menjadi beban berkepanjangan dalam proses pemulihan keadaan,” ungkapnya.
“Kehadiran negara dalam bentuk kebijakan ini sangat membantu dalam pemulihan fisik maupun mental para korban,” kata Martin menambahkan.
Diketahui, banyak korban bencana banjir dan longsor di Sumatra mengalami kehilangan sumber usaha mereka yang menjadi agunan saat pengajuan KUR. Seperti usaha pertanian, di mana sawah dan ladang hilang tertimbun material longsor, toko dan perbengkelan habis terbawa banjir, hingga kehilangan keluarga.
