Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Li Claudia Chandra: Sang Pemimpin Perempuan Inovatif di KWP Award 2026

16 April 2026

KWP Award 2026, Lia Istifhama Sabet Penghargaan Senator Penguat Kebijakan Publik

16 April 2026

KWP Award 2026 Jadi Pemicu Ibas Perkuat Komitmen Pengembangan Ekonomi Pedesaan

16 April 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Li Claudia Chandra: Sang Pemimpin Perempuan Inovatif di KWP Award 2026
  • KWP Award 2026, Lia Istifhama Sabet Penghargaan Senator Penguat Kebijakan Publik
  • KWP Award 2026 Jadi Pemicu Ibas Perkuat Komitmen Pengembangan Ekonomi Pedesaan
  • Peduli Kesejahteraan Rakyat, Fraksi Demokrat Raih Penghargaan KWP Award 2026
  • Eksistensi Mimika Diakui di Jakarta, Bupati Johannes Rettob Sabet Penghargaan Inovasi Daerah KWP Award 2026
  • Sugiat Santoso Dinobatkan KWP 2026 Sebagai Legislator Peduli HAM
  • Harga BBM Stabil, Wihadi Wiyanto: Ekonomi Kita Tetap Terjaga
  • Ketua Komisi XII DPR: Pembangunan Pabrik Baterai EV Momentum Akselarasi Transisi Energi
Sabtu, April 18
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Abdullah Minta Polri Buat Posko Khusus Perempuan-Anak di Lokasi Bencana

Abdullah Minta Polri Buat Posko Khusus Perempuan-Anak di Lokasi Bencana

redaksiBy redaksi9 Desember 2025Updated:6 Januari 2026 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri segera membuat posko perlindungan perempuan dan anak di lokasi terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatra Barat (Sumbar).

Dia menyebut usulan itu sebagai respons terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh oleh sopir truk yang memberikan tumpangan kepada mahasiswi tersebut saat melewati lokasi banjir.

“Saya meminta Polri segera membuat posko perlindungan perempuan dan anak di lokasi bencana, agar peristiwa serupa yang dialami mahasiswi di Aceh Tamiang tidak berulang,” kata Abdullah di Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.

Dia menjelaskan fungsi posko perlindungan anak dan perempuan di lokasi bencana ini tidak hanya menerima pengaduan kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak saja, melainkan juga memberikan rasa aman dan nyaman terhadap perempuan dan anak dengan memberikan ruang privasi.

“Misalnya dengan memberikan ruang privasi untuk perempuan dan anak, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, anak disabilitas dan lansia perempuan melalui area, ruang tidur dan toilet khusus perempuan,” kata dia.

Tak hanya memisahkan ruang privasi, Legislator dari Fraksi PKB ini juga menerangkan bahwa posko perlindungan perempuan dan anak ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, memberikan layanan psikososial, dan reunifikasi keluarga korban.

“Kebutuhan dasar yang mesti dipenuhi seperti popok, pembalut, pakaian dalam, dan lainnya. Kemudian juga memberikan layanan psikososial seperti trauma healing dan pencarian anak yang terpisah dari keluarganya,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan pembentukan posko perlindungan perempuan dan anak ini sesuai dengan UU Perlindungan Anak, UU Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan UU TPKS.

“Dan amanah UUD 1945 juga mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak, terutama hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan dalam bentuk apa pun,” kata dia.

Sebelumnya, seorang mahasiswi asal Kota Langsa diduga mengalami pelecehan seksual saat menumpang mobil untuk melintasi banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Dugaan insiden ini mencuat setelah sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan warga mengepung sopir berinisial S, yang diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap korban. Sementara pihak kepolisian saat ini sudah mengamankan terduga pelaku.

DPR
redaksi

Keep Reading

Li Claudia Chandra: Sang Pemimpin Perempuan Inovatif di KWP Award 2026

KWP Award 2026, Lia Istifhama Sabet Penghargaan Senator Penguat Kebijakan Publik

KWP Award 2026 Jadi Pemicu Ibas Perkuat Komitmen Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Peduli Kesejahteraan Rakyat, Fraksi Demokrat Raih Penghargaan KWP Award 2026

Eksistensi Mimika Diakui di Jakarta, Bupati Johannes Rettob Sabet Penghargaan Inovasi Daerah KWP Award 2026

Sugiat Santoso Dinobatkan KWP 2026 Sebagai Legislator Peduli HAM

Berita Terkini

Li Claudia Chandra: Sang Pemimpin Perempuan Inovatif di KWP Award 2026

16 April 2026

KWP Award 2026, Lia Istifhama Sabet Penghargaan Senator Penguat Kebijakan Publik

16 April 2026

KWP Award 2026 Jadi Pemicu Ibas Perkuat Komitmen Pengembangan Ekonomi Pedesaan

16 April 2026

Peduli Kesejahteraan Rakyat, Fraksi Demokrat Raih Penghargaan KWP Award 2026

16 April 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?