Rapat Paripurna ke-10 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” kata Wakil Ketua DPR RI Dasco saat memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.
“Setuju,” dijawab seluruh Anggota DPR RI yang hadir.
Persetujuan itu terjadi setelah seluruh fraksi partai politik (parpol) menyetujui RUU tersebut. Payung hukum ini dibahas oleh Komisi III DPR RI dan perancangannya sudah selesai di tingkat pertama.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana mengatakan pembahasan RUU tersebut dimulai pada 24 November 2025, dengan melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah untuk mendengar penjelasan Presiden dan membentuk panitia kerja (Panja).
“Dalam proses pembahasan, aspirasi publik melalui rapat dengar pendapat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat,” kata Dede.
Selanjutnya, dia menyampaikan Panja melakukan pembahasan intensif bersama pemerintah dan menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM), membahas pasal demi pasal, kemudian menyerahkan perumusan teknis kepada Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), lalu laporan akhir Timus dan Timsin disampaikan kepada Panja pada 2 Desember 2025.
“Dalam rapat kerja tingkat satu, seluruh fraksi menyampaikan pandangan dan menyetujui RUU Penyesuaian Pidana untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua,” kata dia.
Dia menjelaskan pertimbangan utama penyusunan RUU Penyesuaian Pidana itu adalah, kebutuhan harmonisasi hukum pidana agar konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial serta menghindari disharmoni pengaturan pidana lintas undang-undang dan peraturan daerah.
Yang kedua, mandat Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mewajibkan penyesuaian seluruh ketentuan pidana di luar KUHP, dengan sistem kategori pidana denda baru.
Yang ketiga, penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok dalam KUHP Nasional sehingga seluruh pidana kurungan dalam berbagai undang-undang dan Perda harus dikonversi.
Yang keempat, penyempurnaan beberapa ketentuan KUHP Nasional akibat kesalahan redaksi, kebutuhan penjelasan, dan penyesuaian terhadap pola perumusan baru yang tidak lagi menggunakan minimum khusus dan pemidanaan kumulatif.
Yang kelima, urgensi penyesuaian berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang tindih aturan, dan disparitas pidana.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh Anggota Komisi III, pemerintah, tim ahli, Sekretariat Komisi III, Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Analisis Legislatif, serta seluruh pihak yang mendukung penyelesaian RUU ini,” katanya.
