Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan bahwa hilirisasi pertanian harus dipandang sebagai proyek kebangsaan bukan semata urusan ekonomi. Penguatan hilirisasi menjadi pintu emas bagi kebangkitan ekonomi Maluku dan daerah lain di Indonesia.
“Potensi rempah, pala, cengkih, kelapa, dan sagu di Maluku masih banyak yang diekspor dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah,” kata Saadiah dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu, 24 September 2025.
“Jika diolah menjadi produk turunan seperti minyak atsiri, bahan baku farmasi, makanan, hingga kosmetik, Maluku bisa menjadi pemain penting dalam rantai nilai global,” timpal dia.
Dia menekankan hilirisasi tidak hanya bicara soal keuntungan ekonomi, tetapi juga kedaulatan pangan, kemandirian desa, dan pengurangan ketimpangan wilayah.
“Kalau petani di Maluku, Papua, NTT, dan Kalimantan merasakan manfaat nilai tambah, pembangunan Indonesia akan lebih berkeadilan,” kata dia.
Namun, Saadiah mengingatkan sejumlah tantangan yang kerap menghambat hilirisasi, mulai dari birokrasi yang berbelit, lemahnya koordinasi lintas kementerian, hingga minimnya keberpihakan kebijakan.
Karena itu, dia mendorong agar kebijakan anggaran diarahkan untuk memperkuat ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Peringatan Hari Tani Nasional harus menjadi momentum untuk memastikan hilirisasi benar-benar berjalan.
“Tanpa keberpihakan nyata, jargon hilirisasi hanya berhenti di dokumen perencanaan,” ujarnya.
Selain peran negara, dia menilai partisipasi masyarakat sangat penting. Koperasi tani, kelompok usaha, hingga inisiatif lokal harus diberi ruang tumbuh agar hilirisasi benar-benar berpihak pada rakyat.
“Hilirisasi sejatinya soal distribusi keadilan. Petani sebagai produsen utama tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang paling dirugikan. Jika dijalankan dengan serius, Maluku bisa bangkit kembali sebagai pusat rempah dunia, dan Indonesia berdiri tegak dengan kedaulatan pangannya,” tegasnya.
