Komisi XIII DPR RI mengusulkan sejumlah revisi undang-undang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Salah satunya, revisi UU Hak Cipta hingga UU Kewarganegaraan.
Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo dalam rapat bersama Baleg DPR. Agenda rapat ialah membahas perkembangan RUU Prolegnas.
“Untuk 2026, ada RUU yang agak urgent, tapi musti dicek apakah masuk di Prolegnas atau tidak, yaitu RUU Hak Cipta yang Pak Wakil Ketua DPR juga hadir ketika itu. Karena ini menjadi perhatian dari kelompok masyarakat seniman, pemusik, penyanyi dan juga ada di komunitas kita di DPR ini yang juga terlibat di situ,” kata Andreas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 September 2025.
Menurutnya, RUU Hak Cipta perlu dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2026. Dia bahkan menyebut RUU ini diharapkan rampung pada 2025.
“Sehingga RUU ini, kemudian diserahkan ke Komisi XIII untuk menjadi usulan Komisi XIII sehingga kami mohon ini dimasukkan di dalam prioritas 2026. Kalau bisa kita selesaikan 2025 lebih baik karena kita sudah janji untuk menyelesaikan secepatnya RUU hak cipta ini,” kata dia.
Lebih lanjut, Komisi XIII juga mengusulkan RUU Kewarganegaraan masuk ke Prolegnas Prioritas 2026. Dia mengatakan UU Kewarganegaraan kerap dikeluhkan khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki kewarganegaraan ganda.
“Yang menjadi usulan bersama Komisi XIII dan pemerintah yaitu mengenai RUU kewarganegaraan. Nah ini juga agak mendesak, karena tiap banyak sekali keluhan-keluhan yang menyangkut diskriminasi terhadap anak-anak yang turunan dari orang tua, salah satu orang tuanya Indonesia, salah satunya warga negara asing,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, revisi UU Kewarganegaraan dinilai penting agar menghindari adanya diskriminasi. Dia mengatakan banyak kesulitan yang dihadapi orang-orang yang memiliki lebih dari satu Kewarganegaraan.
“Dan ini beberapa kali mereka datang ke Komisi XIII untuk menyampaikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di lapangan,” ujarnya.
“Di satu pihak ada naturalisasi, ini naturalisasi yang begitu mudah, sementara mereka yang lahir besar di sini tapi karena orang tua, salah satu orang tuanya warga negara asing mereka menghadapi banyak diskriminasi di lapangan,” timpal dia.
Kemudian, pihaknya juga mengusulkan RUU tentang pelaksanaan pidana mati hingga tata cara pelaksanaannya. Komisi XIII DPR juga mengusulkan RUU tentang grasi, amnesti, dan abolisi.
