Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengingatkan negara untuk lebih baik dalam merealisasikan harapan publik. Hal itu ia sampaikan merespons fenomena civil society yang belakangan terjadi dalam aksi unjuk rasa di beberapa negara, salah satunya Nepal.
Menurutnya, di era modern seperti sekarang ini, aspirasi publik dapat disalurkan melalui media sosial yang dapat memicu beragam reaksi, termasuk membentuk sebuah perlawanan, yang bisa berakhir dengan kericuhan.
“Ada fenomena baru. Publik kian punya banyak saluran menyuarakan nuraninya. Sosial media yang dimiliki tiap individu dapat menjadi saluran efektif. Kadang aktornya orang biasa. Tapi isunya menyentuh banyak pihak,” kata Mardani dalam keterangan persnya, Selasa, 16 September 2025.
Ia pun menilai setiap unsur pengambil kebijakan Negara perlu mendalami fenomena aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai negara sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan mewujudkan harapan publik. Baik lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.
“Semua elit eksekutif, legislatif dan yudikatif perlu mendalami fenomena ini. Mesti ada usaha menurunkan, antara harapan dan eksekusi.Negara harus mampu mendekatkan eksekusi dengan harapan publik agar kian membaik. Tapi harapan publik kadang tidak sejalan dengan fenomena viralitas,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya menilai harus ada kajian berbasis data dan riset memadai terkait berbagai persoalan yang muncul, agar ke depannya Negara semakin mampu mensejahterakan rakyatnya sehingga kondisi di Indonesia tidak menjadi seperti di Nepal.
“Kita perlu menyiapkan perangkat agar bisa menyiapkan program menyejahterakan masyarakat dengan cepat. Agar tidak terjadi seperti di Nepal,” tandasnya.
Diketahui, aksi unjuk rasa di Nepal telah menimbulkan kekacauan dan menewaskan sedikitnya 51 orang. Puluhan ribu narapidana bahkan memanfaatkan situasi kacau untuk kabur dari penjara, dan hingga kini masih buron. Adapun unjuk rasa berdarah di Nepal diawali oleh aksi memprotes pemblokiran akses media sosial.
