Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026

BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

26 Juli 2026

BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP

24 Juli 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
  • BNI Perkuat Pencegahan Stunting Lewat Program Gizi dan Edukasi Keluarga
  • BNI Dukung Festival Seni MSI 2026 untuk Perkuat Ekonomi Kreatif dan UMKM
  • BNI Sabet Dua Penghargaan Internasional untuk Layanan UMKM dan Trade Finance
  • BNI Raih Enam Penghargaan Internasional Digital CX Awards 2026
Minggu, Agustus 16
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Komisi II DPR Tunggu Respons Pemerintah Soal Revisi UU Pemilu

Komisi II DPR Tunggu Respons Pemerintah Soal Revisi UU Pemilu

redaksiBy redaksi8 September 2025Updated:9 Oktober 2025 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan pihaknya siap membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pemerintah diminta menyambut baik kesiapan Komisi II DPR RI untuk merevisi payung hukum penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

“Pada prinsipnya kami Komisi II siap untuk melakukan Revisi UU Pemilu jika pemerintahnya juga siap karena ini kan harus bersambut baik DPR maupun pemerintah,” kata Dede saat dihubungi, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu lantas menekankan perlunya partai politik (parpol) untuk menyeleksi calon legislatif di DPR ke depan. Dia menyebut pendidikan politik bagi setiap anggota dewan penting diberikan oleh parpol.

“Dalam pelajaran kemarin tentu sekali lagi controlling-nya adalah kepada partai pengusung. Partai pengusung bisa melakukan seleksi awal kepada mereka-mereka yang akan dijadikan sebagai calon-calon legislator,” ujar Dede.

“Nah itu di situlah pendidikan politik penting, diklat-diklat, kepemimpinan, pendidikan politik organisasi itu penting sekali mengambil peran di situ,” timpalnya.

Dede lantas berbicara terkait batas minimal pendidikan anggota dewan yang menjadi sorotan publik. Dia mengingatkan parpol tak boleh juga diskriminatif terhadap pendidikan seseorang harus level sarjana atau lainnya.

“Masalah pendidikan ini kan kemarin juga diramaikan syarat batas pendidikan untuk calon presiden yang kemudian kita melihat bahwa tidak boleh diskriminatif juga, artinya baik itu suku, agama, ras, pendidikan termasuk juga tidak boleh langsung didiskriminasikan bahwa harus level sarjana atau yang lainnya,” kata dia.

Kendati demikian, kata Dede, syarat batas pendidikan bisa saja muncul dalam Revisi UU Pemilu. Dia menyinggung pihak yang berpendidikan pun bisa jadi tak melaksanakan tugas dengan benar.

“Ini mungkin nanti juga akan muncul seperti itu, kalau menurut saya dalam masalah soal batas pendidikan ini, tidak terlalu menjamin juga, kenapa? Banyak juga orang yang berpendidikan tinggi, tetapi kelakuannya justru tidak baik dan malah tidak sesuai dengan tugas-tugasnya,” kata Dede.

DPR
redaksi

Keep Reading

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Tiga Peserta SPPI KDMP Meninggal, Komisi I DPR Minta Evaluasi

Berita Terkini

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026

BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir

26 Juli 2026

BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP

24 Juli 2026

BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026

23 Juli 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?