Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H

16 Juni 2026

Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif

14 Juni 2026

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect

13 Juni 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H
  • Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif
  • BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect
  • BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking
  • BNI Perkuat Mental Juara Atlet Muda, Alwi dan Ubed Tembus Semifinal Australian Open
  • BNI Kembali Raih Penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026
  • Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun
  • Raymond/Joaquin Tembus Final Indonesia Open 2026, BNI: Hasil Nyata Pembinaan Atlet Muda
Jumat, Juni 19
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Komisi II DPR Tunggu Respons Pemerintah Soal Revisi UU Pemilu

Komisi II DPR Tunggu Respons Pemerintah Soal Revisi UU Pemilu

redaksiBy redaksi8 September 2025Updated:9 Oktober 2025 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan pihaknya siap membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pemerintah diminta menyambut baik kesiapan Komisi II DPR RI untuk merevisi payung hukum penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

“Pada prinsipnya kami Komisi II siap untuk melakukan Revisi UU Pemilu jika pemerintahnya juga siap karena ini kan harus bersambut baik DPR maupun pemerintah,” kata Dede saat dihubungi, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat itu lantas menekankan perlunya partai politik (parpol) untuk menyeleksi calon legislatif di DPR ke depan. Dia menyebut pendidikan politik bagi setiap anggota dewan penting diberikan oleh parpol.

“Dalam pelajaran kemarin tentu sekali lagi controlling-nya adalah kepada partai pengusung. Partai pengusung bisa melakukan seleksi awal kepada mereka-mereka yang akan dijadikan sebagai calon-calon legislator,” ujar Dede.

“Nah itu di situlah pendidikan politik penting, diklat-diklat, kepemimpinan, pendidikan politik organisasi itu penting sekali mengambil peran di situ,” timpalnya.

Dede lantas berbicara terkait batas minimal pendidikan anggota dewan yang menjadi sorotan publik. Dia mengingatkan parpol tak boleh juga diskriminatif terhadap pendidikan seseorang harus level sarjana atau lainnya.

“Masalah pendidikan ini kan kemarin juga diramaikan syarat batas pendidikan untuk calon presiden yang kemudian kita melihat bahwa tidak boleh diskriminatif juga, artinya baik itu suku, agama, ras, pendidikan termasuk juga tidak boleh langsung didiskriminasikan bahwa harus level sarjana atau yang lainnya,” kata dia.

Kendati demikian, kata Dede, syarat batas pendidikan bisa saja muncul dalam Revisi UU Pemilu. Dia menyinggung pihak yang berpendidikan pun bisa jadi tak melaksanakan tugas dengan benar.

“Ini mungkin nanti juga akan muncul seperti itu, kalau menurut saya dalam masalah soal batas pendidikan ini, tidak terlalu menjamin juga, kenapa? Banyak juga orang yang berpendidikan tinggi, tetapi kelakuannya justru tidak baik dan malah tidak sesuai dengan tugas-tugasnya,” kata Dede.

DPR
redaksi

Keep Reading

Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun

DPR Soroti Kasus Gagal Berangkat Umrah Ribuan Calon Jemaah Hanania Travel

Sumatra Blackout, PLN Harus Beri Kompensasi

TNI Bisa Tangani Begal dengan Mekanisme Perbantuan Polri

DPR Apresiasi Pelayanan Jemaah Reguler Indonesia di Mina

Pelaksanaan Haji 2026, Timwas DPR: Semua Relatif Terkendali

Berita Terkini

BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H

16 Juni 2026

Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif

14 Juni 2026

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect

13 Juni 2026

BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking

13 Juni 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?