Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk mengambil alih renovasi gedung dan fasilitas umum yang rusak akibat aksi unjuk rasa pada akhir Agustus lalu.
Ia pun meminta agar perbaikan dilakukan secepatnya melalui alokasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum, agar pelayanan publik di setiap daerah yang terdampak dapat kembali berjalan normal.
“Kami seluruh pimpinan dan seluruh anggota setuju ya, supaya ini diambil alih oleh pemerintah pusat dan secepatnya untuk dibangun,” kata Lasarus, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 7 September 2025.
“Secepatnya untuk dibangun, diambil alih oleh pemerintah pusat karena anggarannya di sini,” imbuhnya.
Dengan diambil alihnya renovasi oleh pemerintah pusat, Lasarus berharap proses perbaikan bisa segera terlaksana sehingga roda pemerintahan daerah dapat kembali berjalan lancar dan stabilitas politik tetap terjaga.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, menyebutkan pemulihan gedung DPRD di sejumlah daerah membutuhkan biaya besar.
Adapun beberapa properti di 19 provinsi yang akan masuk dalam daftar perbaikan, yakni termasuk gedung DPRD di Makassar dan Gedung Negara Grahadi Surabaya yang mengalami kerusakan berat pasca unjuk rasa di wilayah tersebut.
Perbaikan tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp900 miliar, dan dana tersebut akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
