Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan, anggota DPR yang sudah nonaktif tidak akan menerima gaji dan tunjangan. Karena menurutnya, status keanggotaan di DPR memiliki konsekuensi logis yang jelas, termasuk terkait hak-hak keuangan.
Hal itu ia sampaikan merespons munculnya perdebatan publik yang mempertanyakan apakah anggota DPR nonaktif masih menerima gaji dan tunjangan.
“Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan,” kata Sarmuji, dalam keterangan persnya, Rabu, 3 September 2025.
“Itulah bedanya antara Anggota DPR yang aktif dengan yang nonaktif. Jika belum ada rujukan berkiatan dengan ini, MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) dapat membuat keputusan yang menjadi pegangan bagi Sekretariat Jenderal [DPR RI],” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa dengan status nonaktif, anggota DPR tidak akan tidak lagi menjalankan fungsi representasi rakyat di DPR, sehingga tidak logis bila tetap menerima gaji dan fasilitas yang bersumber dari negara.
“Kalau sudah nonaktif, artinya terhalang atau tidak melakukan fungsi kedewanan. Kalau tidak menjalankan tugas, ya, haknya juga hilang. Hal ini bagian dari mekanisme yang adil dan transparan,” jelasnya.
Diketahui, lima anggota DPR RI dari berbagai fraksi baru-baru ini dinonaktifkan oleh partai asal mereka karena pernyataan maupun tindakan yang menuai kontroversi. Adapun Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir karena komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan memicu polemik.
