Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, mengapresiasi Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Bersama DPR dan DPD, Jumat lalu, yang meminta jangan ada pihak yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal, sekalipun para perwira tinggi TNI, Polri hingga para politisi partai.
Prabowo mengungkap adanya laporan 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp300 triliun.
Menurut Mulyanto, untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Presiden harus menerbitkan surat keputusan tentang pembentukan Satgas Terpadu Pemberantasan Tambang Ilegal, yang sudah lama ditunggu publik.
“Selama ini Pemerintah terkesan tidak sungguh-sungguh menuntaskan masalah mafia tambang ilegal yang dibeking aparat tersebut, karena Satgas Terpadunya belum terbentuk,” kata Mulyanto di Jakarta, Minggu, 17 Agustus 2025.
Dia menilai, sentralisasi kewenangan pertambangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat, melalui revisi Undang-Undang Minerba, mesti diimbangi dengan pengelolaan perizinan dan pengawasan yang baik. Tujuannya supaya tambang ilegal tidak semakin merebak, apalagi di tengah kondisi keuangan negara yang semakin ketat.
Selain itu, mantan Anggota Komisi Energi DPR RI ini juga minta aparat penegak hukum berani mengusut dugaan permainan tambang.
“Pemerintah harus berani mengungkap kasus-kasus tambang ilegal tersebut. Jangan pandang bulu. Kalau ini dilakukan tentu akan menumbuhkan optimisme publik,” tukasnya.
