Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihak ya menghormati keputusan DPRD Pati yang membentuk Pansus Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pembentukan pansus buntut dari gelombang protes besar-besaran yang mendesak Sudewo mundur dari jabatannya.
“Ya kita lihat, kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati. Dan kita hormati proses-proses itu, sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta, pada Kamis 14 Agustus 2025.
Kendati begitu, Dasco enggan berspekulasi mengenai hal tersebut. Oleh karenanya, dia akan terus memantau perkembangan yang terjadi di Pati.
“Kita akan monitor perkembangannya,” kata Dasco.
Lebih jauh, Dasco menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyikapi dinamika yang terjadi di Pati. Termasuk, masalah serupa yang mungkin terjadi di daerah lain.
“Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri, mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama. Dan sudah kita minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memitigasi hal yang serupa,” tegas Wakil Ketua DPR RI ini.
Ribuan warga Pati berdemonstrasi di depan kantor bupati yang berlokasi di Jalan Tombronegoro, Kaborongan, Kecamatan Pati, Jawa Tengah, pada Rabu, 13 Agustus 2025. Unjuk rasa ini merupakan bagian dari gelombang protes lanjutan terhadap sejumlah kebijakan kontroversial Bupati Pati Sudewo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sudewo yang baru menjabat bupati selama lima bulan menaikan PBB hingga 250 persen. Sudewo juga sempat menantang warga Pati yang tak terima dengan kenaikan itu untuk demo besar-besaran. Meski Sudewo sudah meminta maaf serta membatalkan kenaikan PBB namun massa tetap menggelar demonstrasi.
