Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
“Pemberian amnesti dan abolisi dapat membantu meningkatkan stabilitas politik, karena menunjukkan bahwa pemerintah siap membuka ruang pengampunan dan memulai proses rekonsiliasi,” kata Abdullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025.
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meyakini Presiden Prabowo telah mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan tersebut. Termasuk, dampak politik dan hukum yang ditimbulkannya.
Dia menekankan bahwa keputusan Presiden Prabowo tersebut harus dihormati selama dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan umum, transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan yang objektif.
Menurut dia, pemberian amnesti dan abolisi tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum kita. Karena itu, dia mengatakan bahwa prinsip-prinsip hukum seperti asas legalitas, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), serta asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) tetap harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses penegakan hukum.
Selain itu, dia mengingatkan bahwa kasus dua tokoh tersebut telah menjadi perbincangan luas di kalangan akademisi, pengamat, dan ahli hukum, serta menjadi perhatian serius di lingkungan DPR RI. Sehingga, dia meminta agar ke depan tidak ada lagi praktik-praktik hukum yang manipulatif atau putusan yang sarat kepentingan.
