Ketua DPR RI Puan Maharani, menegaskan negara tidak boleh terus tertinggal dalam menanggapi siklus bencana seperti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan bencana lainnya.
Hal itu ia sampaikan merespons bencana Karhutla di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, bencana tersebut merupakan sinyal bahwa Indonesia belum keluar dari siklus krisis ekologis yang berulang.
“Penanganan bencana harus berpindah dari pola penanganan darurat menjadi sistem yang preventif, tangguh, dan berbasis pada pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan,” kata Puan, dalam keterangan persnya, Rabu, 9 Juli 2025.
“Jika bencana datang lebih cepat dari kesiapsiagaan, itu artinya ada sistem yang belum berjalan sebagaimana mestinya,” imbuhnya.
Ia pun menilai bahwa karhutla yang terus terjadi menandakan lemahnya sistem pengawasan dan kontrol terhadap lahan-lahan rawan terbakar. Padahal, kerugian materil akibat kebakaran cukup signifikan dan berdampak pada kondisi lingkungan serta aktivitas masyarakat.
“Ketika kejadian seperti ini terus berulang dari tahun ke tahun di wilayah yang sama, maka bukan hanya kemampuan pemadaman yang perlu ditingkatkan, tapi juga akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan dan penegakan hukumnya,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Puan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan secara sembarangan. Masyarakat juga harus segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat tanda-tanda kebakaran hutan dan lahan.
“Pemerintah daerah juga harus terus berkomitmen menjaga keselamatan warga dan lingkungan hidup melalui upaya penanggulangan bencana secara terpadu,” tandasnya.
