Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, meminta Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) untuk semakin terbuka dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga dan asosiasi lain, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.
Menurutnya, sikap kooperatif dan terbuka terhadap sinergi akan memperkuat posisi PPPK dalam kebijakan nasional. Sehingga organisasi tersebut tidak hanya bergantung pada satu tokoh atau jalur politik tertentu.
Hal itu ia sampaikan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan tema “Penguatan Tata Kelola Kepegawaian PPPK untuk Birokrasi yang Profesional dan Adaptif ASN PPPK di Masa Mendatang”, di Gedung Abdul Muis, Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.
“Bangunlah relasi dengan partai lain, politisi lain, dan tokoh-tokoh di luar saya. Perluas jaringan perjuangan, karena kekuatan kolektif akan membuat AP3KI lebih berpengaruh,” kata Mardani, Minggu, 6 Juli 2025.
Ia pun menekankan pentingnya kesabaran dalam proses panjang perjuangan status dan pengakuan ASN PPPK di sistem birokrasi nasional.
Mardani juga mengatakan, menjadi pejuang PPPK bukan hanya soal menuntut hak, tetapi juga membangun ketangguhan dan komitmen terhadap perubahan birokrasi yang lebih profesional, termasuk perumusan langkah strategis dalam penguatan tata kelola kepegawaian PPPK di Indonesia.
