Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

MIND ID Bukukan Pendapatan Rp139 Triliun Lewat Hilirisasi

24 April 2026

Melonjak 103%, Investasi Triwulan I 2026 Batam Tembus Rp17,4 Triliun

23 April 2026

KWP Awards 2026, GKR Hemas Dinobatkan Jadi Senator Penggerak Harmoni dan Budaya

23 April 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • MIND ID Bukukan Pendapatan Rp139 Triliun Lewat Hilirisasi
  • Melonjak 103%, Investasi Triwulan I 2026 Batam Tembus Rp17,4 Triliun
  • KWP Awards 2026, GKR Hemas Dinobatkan Jadi Senator Penggerak Harmoni dan Budaya
  • Li Claudia Chandra: Sang Pemimpin Perempuan Inovatif di KWP Award 2026
  • KWP Award 2026, Lia Istifhama Sabet Penghargaan Senator Penguat Kebijakan Publik
  • KWP Award 2026 Jadi Pemicu Ibas Perkuat Komitmen Pengembangan Ekonomi Pedesaan
  • Peduli Kesejahteraan Rakyat, Fraksi Demokrat Raih Penghargaan KWP Award 2026
  • Eksistensi Mimika Diakui di Jakarta, Bupati Johannes Rettob Sabet Penghargaan Inovasi Daerah KWP Award 2026
Selasa, April 28
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Matindas: Perpindahan Data dari DTKAS ke DTSEN Butuh Anggaran yang Mumpuni

Matindas: Perpindahan Data dari DTKAS ke DTSEN Butuh Anggaran yang Mumpuni

redaksiBy redaksi29 Mei 2025Updated:12 Juni 2025 DPR Tidak ada komentar1 Min Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi mengatakan, perpindahan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) membutuhkan anggaran yang mumpuni dan memadai.

“Sekarang yang paling dibutuhkan oleh dinas sosial itu supporting anggaran juga dari pemerintah provinsi, dalam rangka untuk memutakhirkan data, karena ada pergeseran data dari DTKS ke data terpadu ekonomi nasional itu perlu juga,” kata Matindas, dalam keterangan persnya, Kamis, 29 Mei 2025.

“Karena indikatornya itu agak berbeda sedikit sehingga perlu ada pembaharuan disitu butuh supporting daripada pemerintah provinsi dan pusat juga sinergitasnya,” imbuhnya.

Ia pun berharap setiap pemerintah daerah dapat mendorong perbaikan-perbaikan data kemiskinan yang ada. Termasuk juga Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, mengingat angka kemiskinan di Provinsi Sulut secara kolektif adalah 186,86 ribu jiwa atau sekitar7,25 persen.

“Harapan kami juga harus turut serta mendorong perbaikan-perbaikan data kemiskinan karena itu sangat penting karena kalau tidak itu akan menimbulkan kecemburuan di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.

Ia pun menilai koordinasi dan sinergitas yang terjalin antara Pemerintah Provinsi dan stakeholder terkait sudah cukup baik, apalagi dengan adanya pemerintahan baru saat ini, diharapkan koordinasi dapat berjalan lebih baik lagi.

DPR
redaksi

Keep Reading

KWP Awards 2026, GKR Hemas Dinobatkan Jadi Senator Penggerak Harmoni dan Budaya

Li Claudia Chandra: Sang Pemimpin Perempuan Inovatif di KWP Award 2026

KWP Award 2026, Lia Istifhama Sabet Penghargaan Senator Penguat Kebijakan Publik

KWP Award 2026 Jadi Pemicu Ibas Perkuat Komitmen Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Peduli Kesejahteraan Rakyat, Fraksi Demokrat Raih Penghargaan KWP Award 2026

Eksistensi Mimika Diakui di Jakarta, Bupati Johannes Rettob Sabet Penghargaan Inovasi Daerah KWP Award 2026

Berita Terkini

MIND ID Bukukan Pendapatan Rp139 Triliun Lewat Hilirisasi

24 April 2026

Melonjak 103%, Investasi Triwulan I 2026 Batam Tembus Rp17,4 Triliun

23 April 2026

KWP Awards 2026, GKR Hemas Dinobatkan Jadi Senator Penggerak Harmoni dan Budaya

23 April 2026

Li Claudia Chandra: Sang Pemimpin Perempuan Inovatif di KWP Award 2026

16 April 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?