Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengatakan, evaluasi menyeluruh pada lembaga pemasyarakatan (Lapas) harus dilakukan, terutama berkenaan dengan transparansi dan penegakan aturan, serta program pembinaan dan rehabilitasi.
Hal itu ia sampaikan merespons adanya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, diduga dipicu oleh razia HP yang dilakukan pihak lapas sejak malam sebelumnya.
“Kuncinya adalah memastikan bahwa aturan dipahami bersama dan benar-benar ditegakkan, serta program deradikalisasi dijalankan. Dengan demikian, fungsi pemasyarakatan betul-betul optimal. Pendekatannya harus humanis,” kata Willy dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 11 Mei 2025.
“Harapannya adalah saat warga binaan kembali hidup bermasyarakat, mereka tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran dan segera produktif bagi diri dan lingkungannya,” imbuhnya.
Menurutnya, reformasi tata kelola lapas dan sistem pemasyarakatan harus dilakukan secara struktural. Termasuk mengubah cara pandang, metodologi rehabilitasi, dan cara teknis pengelolaan lapas, serta memastikan celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk pelanggaran benar-benar ditutup.
“Kita harus memperkuat sistem dari hulu ke hilir. Ini pekerjaan besar, tetapi tidak bisa ditunda lagi. Integritas lembaga pemasyarakatan harus dipulihkan agar fungsinya sebagai tempat pembinaan berjalan semestinya,” paparnya.
Meski demikian, Willy yakin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di bawah pimpinan Menteri Agus Andrianto mampu memperbaiki persoalan tata kelola lapas dan rutan. Sementara DPR akan terus mengawal perbaikan tata kelola lapas dan rutan.
“Kami yakin pemerintah melalui Kementerian Imipas memiliki komitmen yang sama dengan DPR untuk memastikan program pemasyarakatan di lapas maupun rutan dapat berjalan baik,” katanya menambahkan.
