Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti temuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Temuan itu sebagai bukti lemahnya pengawasan di kawasan konservasi.
Dia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan dan Balai Besar TNBTS meningkatkan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan lahan yang dapat merusak lingkungan dan mencoreng citra pariwisata Indonesia.
“Penemuan ladang ganja di kawasan konservasi harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan yang harus segera diperbaiki,” kata Novita Hardini dalam keterangan resminya, Jumat, 21 Maret 2025.
Meski lokasi ladang ganja ini berada di luar jalur wisata utama, dampaknya tetap bisa menimbulkan sentimen negatif terhadap sektor pariwisata, khususnya di Bromo. Oleh karena itu, Legislator dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menekankan pentingnya koordinasi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, serta aparat penegak hukum untuk memastikan kawasan wisata tetap aman dan kondusif.
Legislator perempuan satu-sarunya dari dapil 7 Jawa Timur (Jatim) itu menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI saat ini tengah menyusun RUU Kepariwisataan, yang bertujuan memperkuat pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.
Dia juga mengingatkan meskipun kasus ini lebih menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata tetap harus berperan aktif dalam menjaga citra destinasi wisata. Politisi asal Trenggalek itu pun meminta Kementerian Pariwisata untuk memastikan sistem keamanan yang lebih ketat di seluruh kawasan wisata untuk mencegah kegiatan ilegal.
Tak sampai di situ, Novita Hardini meminta agar Kementerian Pariwisata mampu mengelola narasi dan promosi pariwisata agar tetap menarik bagi wisatawan meskipun ada insiden seperti ini.
“Pariwisata yang berkelanjutan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan merusak kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata kita,” tegasnya.
Dia pun memastikan jika anggota DPR RI melalui Komisi VII berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar tidak hanya sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan yang konkret demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan industri pariwisata Indonesia.
