Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi kewajiban bagi pemerintah guna memastikan ruang fiskal yang lebih optimal. Menurutnya, langkah ini penting agar kebijakan fiskal dapat selaras dengan visi-misi Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Fauzi menyoroti implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang berlaku untuk barang dan jasa mewah. Dari target penerimaan pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp70 triliun hingga Rp100 triliun, realisasi penerimaannya hanya berkisar antara Rp3 triliun hingga Rp5 triliun. Hal ini, menurutnya, menunjukkan perlunya strategi tambahan untuk memperbesar ruang fiskal negara.
“Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan pemerintah agar ruang fiskal ini lebih besar? Salah satunya adalah penghematan, baik di kementerian dan lembaga maupun transfer ke daerah,” ujar Fauzi H. Amro, usai mengunjungi Peruri, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (31/01/2025).
Fauzi menyebut bahwa efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak substansial, seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK). Menurutnya, jika kebijakan penghematan ini diterapkan secara optimal, negara berpotensi menghemat hingga Rp360 triliun.
“Kami dari Komisi XI sangat mendukung langkah efisiensi ini agar menjadi contoh bagi lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah. Selama ini, banyak pemborosan yang tidak perlu, padahal anggaran bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih substansial,” jelasnya.
Ia menambahkan, penghematan anggaran akan memungkinkan pemerintah mewujudkan berbagai program prioritas Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, serta ketahanan energi.
“Penghematan ini menjadi penting agar visi-misi Pak Prabowo bisa terlaksana dengan baik pada 2025 hingga 2029,” pungkasnya.
