Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
  • BNI Perkuat Pencegahan Stunting Lewat Program Gizi dan Edukasi Keluarga
Selasa, Agustus 18
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Nanang Samodra Kecewa Biaya Haji di Beberapa embarkasi Mengalami Kenaikan

Nanang Samodra Kecewa Biaya Haji di Beberapa embarkasi Mengalami Kenaikan

redaksiBy redaksi27 Februari 2025 DPR Tidak ada komentar3 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra kecewa terhadap Kementerian Agama (Kemenag) terkait biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2025. Pasalnya, meskipun secara umum biaya haji telah disepakati untuk turun dibandingkan tahun lalu, faktanya biaya yang dibayarkan jemaah di beberapa embarkasi justru mengalami kenaikan.

“Saya sebagai anggota Komisi VIII sedikit kecewa dengan Kemenag karena kita sudah sepakat bahwa biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2025 ini diturunkan dibandingkan tahun lalu. Tapi dalam faktanya memang turun tetapi masyarakat membayar lebih dari tahun lalu,” ujar Nanang usai kunjungan kerja dalam rangka melihat persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/2/2025).

Ia menjelaskan, kenaikan biaya ini terjadi di beberapa embarkasi, dengan kenaikan tertinggi terjadi di Embarkasi Banjarmasin. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan jemaah haji asal Kalimantan Selatan.

“Dari sekian belas embarkasi, ternyata saya temukan empat yang turun, yaitu Aceh, Medan, Makassar, dan satu lagi saya lupa. Tapi yang lain naik, yang paling tinggi kenaikannya adalah Banjarmasin. Jadi masyarakat Banjarmasin kecewa, kenapa kok biaya haji diumumkan turun tapi ternyata faktanya yang kita bayar lebih,” ungkapnya.

Nanang menilai, perbedaan biaya ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesiapan bandara. Ia mencontohkan, Embarkasi Surabaya memiliki biaya yang lebih mahal karena landasan pacunya yang pendek, sehingga pesawat berbadan besar tidak bisa mendarat dengan kapasitas penuh.

“Keliatannya kesiapan bandara, saya ambil contoh misalkan Surabaya itu mahal, Embarkasi Surabaya, kenapa? Landasannya pendek sehingga pesawat badan besar gak bisa landing disitu. Kalaupun bisa landing kapasitasnya terbatas sehingga bahan bakarnya dikurangi. Akhirnya untuk bisa sampai langsung terbang ke Jeddah harus ngisi lagi, di Banda Aceh ngisi disana, baru terbang,” jelasnya.

Sementara itu, Embarkasi Banjarmasin mengalami kenaikan biaya karena bandaranya yang belum berstatus internasional, sehingga memerlukan biaya tambahan untuk mendatangkan peralatan dan perlengkapan dari Jakarta.

“Banjarmasin kenapa kok harganya naik karena di Banjarmasin itu bukan bandara internasional tapi bisa digunakan untuk haji artinya kesiapan-kesiapan sebagai bandara internasional jadi tanggap pesawat untuk pesawat yang badan lebar, alat-alat catering dan semua muanya itu didatangkan dari Jakarta. Nah ongkos mendatangkannya itu juga tidak murah,” katanya.

Nanang berharap, ke depannya Kemenag bisa lebih cermat dalam menetapkan biaya haji per embarkasi, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di kalangan jemaah.

“Lain kali kalau sudah keluar Keppres gelondongannya, maksudnya persetujuan  sudah turun, ya ditatalah sedemikian rupa supaya biaya yang dibayar oleh masyarakat per embarkasi itu juga turun artinya diratakan supaya kesannya semua mengalami penurunan. Jangan seperti sekarang diumumkan turun tapi malah masyarakat membayarnya naik gitu,” pungkasnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?