Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
  • BNI Perkuat Pencegahan Stunting Lewat Program Gizi dan Edukasi Keluarga
Selasa, Agustus 18
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » DPR Pastikan Tidak Ada Tumpang Tindih Antara Kementrian Imigrasi dan BP2MI Soal PMI

DPR Pastikan Tidak Ada Tumpang Tindih Antara Kementrian Imigrasi dan BP2MI Soal PMI

redaksiBy redaksi25 Februari 2025Updated:27 Februari 2025 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon menyoroti masalah besar yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri.

Ia mengungkapkan bahwa TKI yang tersebar di berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan, memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara.

Bahkan, menurut data yang diterimanya, sekitar 10 persen dari devisa negara berasal dari para migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Namun, Rapidin juga menyoroti berbagai masalah serius yang terus dialami oleh PMI, seperti penembakan, pemerkosaan, serta kekerasan lainnya yang sering terjadi di negara penempatan.

Ia menegaskan bahwa meskipun mereka memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara, kondisi perlindungan terhadap mereka masih sangat memprihatinkan.

“Karena itu, kami mengapresiasi inisiatif desa binaan untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dengan dokumen yang lengkap dan proses yang baik. Namun, kita harus memastikan tidak ada tumpang tindih antara Kementerian Imigrasi dan BP2MI. Kolaborasi yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari overlapping dalam pelaksanaan program,” kata Rapidin dalam RDP Komisi XIII DPR RI dengan Dirjen Imigrasi dan Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Wilayah Tengah dan Timur di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/02/2025).

Lebih lanjut, Rapidin menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi calon tenaga kerja Indonesia, serta pengawasan ketat terhadap proses keberangkatan mereka. Menurutnya, banyak imigran gelap yang berangkat ke luar negeri karena lemahnya fasilitas dan dukungan dari pemerintah.

“Jangan sampai kegiatan sosialisasi atau pembinaan di desa-desa malah dimanfaatkan untuk ajang korupsi. Kita harus memastikan bahwa tujuan dari semua program ini tercapai dengan baik, dan rakyat kecil bisa bekerja di luar negeri dengan aman, memiliki dokumen yang lengkap, serta dapat mengirimkan devisa untuk keluarga mereka,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Dengan mengedepankan kolaborasi antara Kementerian Imigrasi dan Kementerian Ketenagakerjaan, Rapidin berharap perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri dapat ditingkatkan.

Ia menekankan bahwa kesejahteraan TKI sangat penting bagi negara, dan mereka harus diperlakukan dengan lebih baik dalam setiap aspek pekerjaan dan keberangkatan mereka.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?