Pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu skema perubahan penyaluran yang tengah diwacanakan adalah dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada masyarakat atau Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Diharapkan dengan adanya skema baru ini mampu memberikan peluang untuk mengurangi kebocoran yang terjadi pada subsidi BBM yang dinikmati oleh golongan yang lebih mampu.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menjelaskan, pada prinsipnya DPR menginginkan agar skema yang diwacanakan pemerintahan baru tersebur bisa tepat sasaran.
“Jika memang subsidi BLT dapat dirasakan langsung kepada masyarakat dan mampu tepat sasaran, saya mendukung. Paling tidak dengan metode seperti ini tidak banyak terjadi kebocoran. Pasalnya bantuan subsidi yang diterapkan saat ini, dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati masyarakat mampu,” dikatakannyausai pertemuan Komisi XII DPR RI dengan jajaran direksi TBBM Kertapati di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (8/11/2024).
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, BLT ini diharapkan mampu menjangkau siapa saja kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga harus jelas sumber datanya.
“Persoalannya selama ini jika bersinggungan dengan data masih banyak data yang tidak akurat. Untuk itu perlu diperbaiki, sehingga pemerintah bisa menjalankan wacana tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
