Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

DPR Siap Dukung Penguatan Polri, Kepercayaan Publik Tembus 82,4 Persen

27 Juni 2026

BNI Siapkan Dashboard Digital DHE SDA, Permudah Eksportir Pantau Dana Ekspor

25 Juni 2026

Devin/Faathir Tembus Final Macau Open 2026, BNI: Bukti Regenerasi Bulu Tangkis Berjalan

20 Juni 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • DPR Siap Dukung Penguatan Polri, Kepercayaan Publik Tembus 82,4 Persen
  • BNI Siapkan Dashboard Digital DHE SDA, Permudah Eksportir Pantau Dana Ekspor
  • Devin/Faathir Tembus Final Macau Open 2026, BNI: Bukti Regenerasi Bulu Tangkis Berjalan
  • BNI Dukung Penanganan Stunting di Pangalengan Lewat Program Desa Sehat
  • BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H
  • Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif
  • BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect
  • BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking
Selasa, Juni 30
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Netty Prasetiyani: Perlu Ada Kolaborasi Antar Kementrian demi Tangani Dampak Negatif Rokok

Netty Prasetiyani: Perlu Ada Kolaborasi Antar Kementrian demi Tangani Dampak Negatif Rokok

redaksiBy redaksi27 September 2024Updated:30 September 2024 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani menyoroti soal hubungan industri rokok dan sektor kesehatan di Indonesia. Ia menilai perlu adanya kolaborasi antar kementerian sekaligus pemangku kebijakan terkait untuk menangani potensi dampak negatif dari pengendalian konsumsi rokok.

Kolaborasi, menurutnya, memainkan peran yang krusial agar industri rokok tetap hidup dan terkendali dengan menekan risiko kesehatan generasi bangsa.

Dirinya menyatakan bahwa keberhasilan inisiatif kolaborasi ini juga sangat bergantung pada kemauan politik (political will) dari pimpinan tertinggi, terutama Presiden Republik Indonesia.

Sebab itu, ia mendorong Kementerian Kesehatan harus bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan dalam merumuskan kebijakan fiskal dan non-fiskal yang mendukung transisi ini.

Salah satu isu utama yang perlu dipertimbangkan adalah dampak terhadap petani tembakau, yang berisiko berkurangnya pemasukan.

“Perlu kajian tentang apa yang bisa dilakukan petani tembakau, apakah ada alih usaha yang bisa dilakukan dan jenis pelatihan apa yang diperlukan,” ungkap Netty kepada usai menerima audiensi Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) dan Center For Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) terkait dukungan penguatan pengendalian konsumsi produk tembakau di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/8/2024).

Politisi Fraksi PKS itu menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam bentuk permodalan dan pelatihan keterampilan untuk membantu para petani beralih ke usaha lain.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan peralihan ini dapat dilakukan secara bertahap, meminimalisasi dampak negatif bagi pekerja di industri rokok.

Terkait aturan turunan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2024, dirinya menjelaskan Komisi IX DPR akan terus berupaya mendorong upaya promotif dan preventif dalam mengubah perilaku masyarakat. Ia turut menekankan bahwa kebijakan fiskal, seperti menaikkan cukai tembakau, harus diimbangi dengan pendekatan non-fiskal yang menyentuh pola pengasuhan keluarga.

Harapannya, pada saat yang sama bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok.

“Ini adalah langkah menuju Indonesia yang lebih sehat, dengan harapan hidup yang lebih baik bagi semua,” pungkasnya. 

DPR
redaksi

Keep Reading

Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun

DPR Soroti Kasus Gagal Berangkat Umrah Ribuan Calon Jemaah Hanania Travel

Sumatra Blackout, PLN Harus Beri Kompensasi

TNI Bisa Tangani Begal dengan Mekanisme Perbantuan Polri

DPR Apresiasi Pelayanan Jemaah Reguler Indonesia di Mina

Pelaksanaan Haji 2026, Timwas DPR: Semua Relatif Terkendali

Berita Terkini

DPR Siap Dukung Penguatan Polri, Kepercayaan Publik Tembus 82,4 Persen

27 Juni 2026

BNI Siapkan Dashboard Digital DHE SDA, Permudah Eksportir Pantau Dana Ekspor

25 Juni 2026

Devin/Faathir Tembus Final Macau Open 2026, BNI: Bukti Regenerasi Bulu Tangkis Berjalan

20 Juni 2026

BNI Dukung Penanganan Stunting di Pangalengan Lewat Program Desa Sehat

20 Juni 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?