Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk menyesuaikan alokasi Pagu Anggaran tahun anggaran 2025 sesuai dengan usulan dan saran komisi V DPR RI, menambah alat deteksi dini tsunami, melakukan sosialisasi untuk evakuasi di daerah-daerah pantai, melakukan upaya-upaya mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa megathrust.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala Basarnas Marsdya TNI Kusworo yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Kemudian, Komisi V DPR RI meminta Basarnas untuk menyesuaikan lokasi pagu anggaran tahun 2025 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR RI. Tak hanya itu, ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar ini, Komisi V mendorong Basarnas untuk meningkatkan pembinaan dan pelatihan potensi SAR untuk mendukung penyelamatan dan evakuasi dalam operasi SAR.
“Meningkatkan jumlah personil khususnya di daerah yang rawan bencana dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka melakukan upaya penyelamatan saat terjadi bencana,” tandas Ridwan.
Adapun terkait dengan usulan penambahan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 1,265 Triliun dari BMKG dan usulan BNPP/Basarnas sebesar 1,19 triliun, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan usulan kenaikan tersebut sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di DPR RI.
