Sidang Indonesia–PacificParliamentaryPartnership (IPPP) ke-2 telah resmi dibuka hari ini, Kamis (25/7/2024). Agenda pertemuan Parlemen Indonesia dengan Parlemen-Parlemen Negara Pasifik tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua Parlemen Tonga Fatafehi Fakafānua.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafararez menjelaskan, setelah acara pembukaan, delegasi IPPP akan diajak untuk berkeliling ke Gedung DPR.
Selanjutnya anggota IPPP akan mengikuti 3 sesi Sidang Pleno yang hasilnya nanti dijadikan sebagai rujukan pembuatan rekomendasi terkait berbagai isu global.
Sidang Pleno IPPP ke-2 akan dipimpin oleh DPR RI sebagai tuan rumah. Dalam 3 Sidang Pleno, para delegasi dapat memberikan pandangan, pengalaman serta praktik terbaik yang pernah dilakukan di negaranya mengenai tema yang telah disepakati sebelumnya. Mereka juga berhak mengajukan pertanyaan mengenai kepentingan mereka kepada Indonesia.
Sidang Pleno pertama pada pertemuan IPPP ini akan membahas perihal Kemitraan Untuk Kesejahteraan: Membina Konektivitas Daerah dan Pembangunan Inklusif. Secara lebih spesifik, parlemen IPPP akan membicarakan peran parlemen dan anggota parlemen negara-negara Kepulauan Pasifik untuk mendorong kemitraan, kerja sama, dan kolaborasi.
“Dengan mendorong konektivitas regional dan pembangunan inklusif yang bermanfaat bagi masyarakat dan kawasan demi terciptanya kawasan Pasifik yang stabil, makmur, dan berketahanan,” kata Gilang.
Kemudian pada Sidang Pleno kedua, anggota IPPP akan melakukan diskusi panel dengan tema Kemaritiman dan Masyarakat: Peluang dan Tantangan. Menurut Gilang, beberapa isu yang akan diangkat dalam sesi ini antara lain tentang peluang dan tantangan untuk mewujudkan visi konektivitas di kawasan Pasifik, peran budaya dan seni dalam mendorong interaksi dan keterlibatan yang lebih erat antar negara di kawasan Pasifik.
Sementara itu, pada sesi ketiga diskusi parlemen anggota IPPP akan membahas tentang pemanfaatan potensi maritim untuk pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif.
“Termasuk bagaimana upaya melindungi laut dan lingkungan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kepemimpinan untuk mendorong konektivitas laut dan manusia di kawasan Pasifik,” ucap Legislator Dapil Jawa Tengah II itu.
“Setelah sesi ketiga dalam sidang pleno akan ditutup disertau pembuatan kesimpulan,” sambung Gilang.
