Anggota Komisi VII DPR RI, Hendrik Halomoan Sitompul menegaskan Pertamina harus bertindak tegas terhadap para pengusaha nakal yang telah mengakali barang subsidi yang harus disalurkan ke masyarakat.
Hal ini disampaikan setelah adanya temuan Kementerian Perdagangan terkait kecurangan pengisian tabung gas subsidi Elpiji 3 Kg di 11 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE).
“Karena itu adalah uang rakyat yang harus dikelola dan diperuntukkan oleh rakyat. Jangan sampai apa yang ditugaskan kepada mereka (pengusaha SPBE) dikurang-kurangi. Itu tidak pantas! Bagaimana ruginya masyarakat menerima dan Gas LPG 3 Kg itu dengan kurang volumenya itu. Saya kira menyakitkan,” ujar Hendrik saat ditemui di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).
Untuk menghindari trik para pengusaha nakal, Hendrik menyarankan adanya pakta integritas yang dibuat antara pengusaha dan pertamina dalam setiap kerjasamanya.
Ia mengatakan bahwa Pertamina tak boleh segan untuk memutuskan kerja sama dengan para pengusaha yang tertangkap tangan melakukan kecurangan. Hal ini, menurutnya, akan membuat efek jera dan mencegah adanya kecurangan yang berkelanjutan.
“Kalau ada lagi pengusaha yang melakukan itu (kecurangan) langsung ganti pemain. Karena tidak diperbolehkan begini, karena kalau kita biarkan ini bisa keberlanjutan,” tegas legislator Dapil Sumatera Utara I tersebut.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengapresiasi inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan pada sejumlah SPBE beberapa waktu lalu.
Ia juga menyampaikan bahwa semua usaha SPBE dan SPBU harus diawasi secara ketat. Ia pun mengatakan bahwa pengawasan tak melulu harus terjadwal tapi bisa juga dilakukan secara mendadak
“Semua proses usaha SPBE (dan) SPBU itu juga harus diawasi secara ketat dan ini juga pengawasannya tidak harus penjadwalan, tapi juga dadakan dan ini penting. Saya apresiasi apa yang dilakukan Bapak Menteri Perdagangan beberapa waktu yang lalu terkait sidak terhadap SPBE,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengungkapkan adanya temuan di sejumlah SPBE saat melakukan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang dilakukan Direktorat Metrologi, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).
Adapun kecurangan yang terjadi adalah pengisian tabung LPG 3 Kg hanya diisi dengan takaran 2,3 kg hingga 2,7 kg. Padahal seharusnya tabung tersebut diisi hingga 3 kg dan tidak kurang.
