Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak pemerintah dan parlemen dunia untuk bertanggung jawab untuk mengubah kondisi kelangkaan air menjadi ketahanan air. Sebab itu, baginya, air berpotensi sebagai sumber kerja sama internasional.
Hal itu disampaikan Puan dalam sambutannya pada agenda Rapat Tingkat Tinggi Forum Air Dunia sebagai wakil dari Inter-Parliamentary Union (IPU) di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024).
“Saya mengajak, mari kita melipat gandakan upaya bersama sehingga hak semua orang atas air bersih dapat terpenuhi dan Parlemen siap untuk menjadi bagian dari aksi bersama,” ajaknya.
Dalam sambutannya bertema ‘Memobilisasi Aksi Parlemen mengenai Air untuk Kemakmuran Bersama’ (Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity), Puan membicarakan sejumlah isu air yang terjadi di sejumlah belahan dunia.
“Kita duduk bersama untuk satu tujuan yaitu merespons berbagai tantangan global yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari kelangkaan air, banjir, kekeringan, kebakaran hutan hingga kekurangan gizi, dan berbagai persoalan kesehatan lainnya,” ucap Puan.
Berdasarkan data dari United Nations Environment Programme (UNEP), yang merupakan salah satu organisasi PBB untuk Lingkungan, tercatat lebih dari 50 persen penduduk dunia sedang manghadapi kekurangan air setidaknya satu kali dalam sebulan.
Ia menyayangkan perhatian masyarakat internasional saat ini lebih fokus pada isu geopolitik, persaingan kekuatan, dan kompetisi ekonomi dibandingkan dengan isu ketahanan air.
Puan juga menyinggung soal studi terbaru yang menunjukkan peningkatan signifikan belanja militer hingga mencapai USD2.4 triliun pada tahun 2023. Jumlah tersebut, menurutnya, mencapai 2,3 persen dari PDB global. Pada saat yang sama, pengeluaran sektor air di negera berkembang dan negera miskin hanya 0,5 persen dari PDB negaranya.
“Nampaknya, kita terjebak dalam kondisi misalokasi sumber daya. Ini sungguh kontradiktif, ketika dunia dihadapkan pada ancaman luar biasa, termasuk yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan kelangkaan air,” ujarnya.
Padahal, kata Puan, jika parlemen dan pemerintah mampu meningkatkan alokasi pendanaan untuk pengadaan air bersih, seharusnya persoalan kelangkaan air bisa diselesaikan secara signifikan. Maka dari itu, ia menegaskan komitmen parlemen dunia untuk konsisten menghadapi isu air.
“Parlemen siap memainkan peran sebagai institusi yang mewakili rakyat untuk melakukan aksi demi menyelesaikan persoalan air di level nasional maupun internasional,” imbuhnya.
Sebagai informasi, ada beberapa isu subtantif yang akan dibahas dalam pertemuan parlemen dunia dalam rangka WWF ke-10. Inti dari rangkaian agenda ini berusaha memposisikan air sebagai salah satu prioritas pembahasan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, mengingat permasalahan air menjadi salah satu agenda dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
Kemudian terkait praktik inovatif untuk akses air yang inklusif dan adil. Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum pun akan membahas tentang air sebagai inti dari aksi iklim, serta diplomasi air, kerja sama, dan ilmu pengetahuan untuk perdamaian.
“Komitmen parlemen terhadap agenda air sangat kuat. Isu air akan menjadi prioritas Parlemen di dalam negeri maupun melaluidiplomasi Parlemen,” ucap Puan.
