Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
  • BNI Perkuat Pencegahan Stunting Lewat Program Gizi dan Edukasi Keluarga
Jumat, Agustus 21
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Junimart Girsang Minta Kementrian ATR/BPN Berperan Aktif Cegah Mafia Tanah

Junimart Girsang Minta Kementrian ATR/BPN Berperan Aktif Cegah Mafia Tanah

redaksiBy redaksi27 Maret 2024 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementrian ATR/BPN berperan aktif mencegah adanya mafia tanah. Politisi PDI Perjuangan itu menyoroti masalah serius mafia tanah yang merajalela di seluruh Indonesia.

Pasalnya, masalah ini tidak terbatas hanya pada Kabupaten Bekasi saja, tetapi meluas di seluruh negeri.

“Karena mafia tanah ini, sebenarnya ini bukan hanya di Kabupaten Bekasi saja, melainkan di seluruh Indonesia,” kata Junimart Girsang usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/3/2024).

Lebih lanjut, kata Junimart, upaya untuk memerangi mafia tanah tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian, tetapi juga tugas bersama semua pihak. Ia menegaskan bahwa langkah pencegahan yang efektif harus dilakukan di internal ATR/BPN untuk meminimalkan peluang bagi mafia tanah.

“Tentu pemenangnya itu adalah dari internal ATR/BPN itu sendiri, supaya tidak membuka ruang, kerak, dan waktu kepada mafia tanah,” tambahnya.

Selain itu, Legislator Dapil Sumut juga menyoroti permasalahan regulasi yang tumpang tindih, yang seringkali dimanfaatkan oleh mafia tanah. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan kepada individu melalui oknum-oknum Aparat Penegak Hukum (APH).

“Regulasi yang tumpang tindih inilah yang digunakan mafia tanah untuk melakukan pressure (tekanan) kepada orang-orang melalui oknum-oknum Aparat Penegak Hukum (APH),” jelas Girsang.

Dengan demikian, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan menegaskan agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi-regulasi tanah yang tumpang tindih. Dirinya menjelaskan bahwa hal ini merupakan langkah penting untuk memotong pintu masuk bagi para mafia tanah.

Permasalahan ini menggarisbawahi bahwa urgensi dari penanganan masalah mafia tanah yang kerap terjadi di Indonesia. Dapat diharapkan, agar dengan evaluasi regulasi yang tepat dan tindakan preventif yang kuat, negara dapat memerangi kejahatan ini dan melindungi kepentingan masyarakat serta keadilan dalam penguasaan tanah.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?