Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani masalah banjir di Kali Sabi, Kabupaten Tangerang, Banten.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, banyak permasalahan yang kompleks setelah pihaknya mendengarkan pemaparan dari Pemprov kemudian dari Pemkab Tangerang terkait masalah ini.
“Dalam menangani banjir di Kali Sabi memang harus ditangani secara keseluruhan atau secara holistik karena banjir pasti dampaknya sangat besar kepada masyarakat dan memang harus ditangani pelan atau cepat,” ungkap Novita kepada Parlementaria pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Tangerang, Banten, Jumat (15/3/2024).
Politisi Fraksi P-Gerindra ini pun menyoroti bahwa dalam menangani masalah yang sensitif seperti ini, perlu ada pendekatan yang hati-hati.
“Memang penting banget karena urusan dengan rakyat sensitif harus ditangani dengan betul-betul. Jangan sampai kita ingin menyelesaikan sesuatu, tetapi keruh. Bagaimana mancing ikan tapi airnya jangan keruh,” ujarnya.
Permasalahan di Kali Sabi tidak hanya terbatas pada banjir, tetapi juga termasuk pembebasan lahan dan relokasi penduduk.
“Permasalahan-permasalahan seperti pembebasan lahan kemudian pembebasan penduduk-penduduk yang tinggal di bantaran Kali Sabi tidak simple karena bertemu dengan masyarakat yaitu yang membutuhkan kebijaksanaan pemerintahan daerah,” tambah Legislator Dapil Jateng VIII.
Laporan yang diperoleh dari masyarakat dan media massa menunjukkan bahwa warga Kelurahan Bencongan dan sekitarnya sering mengalami banjir akibat meluapnya Kali Sabi.
Dampak negatif dari banjir ini sangat luas, mulai dari kerusakan areal pemukiman penduduk, kesulitan mendapatkan air bersih, kerusakan sarana dan prasarana, timbulnya penyakit, hingga penggangguan arus lalu lintas dan aktivitas harian masyarakat.
Permasalahan yang diidentifikasi di Kali Sabi antara lain adalah tidak tersedianya lahan, tidak adanya jalan akses, dan bangunan liar yang berdiri di sempadan Kali Sabi.
Untuk itu, diperlukan dukungan program dan kegiatan pengendalian banjir yang mencakup pengendalian tata ruang pada sempadan sumber air, penertiban izin usaha, penertiban utilitas pada sempadan sumber air, serta pengelolaan sampah yang berada di ruang sumber air.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
“Bagaimana pendekatan dengan masyarakat sehingga satu permasalahan demi satu permasalahan bisa terselesaikan sehingga anggaran-anggaran yang dibutuhkan bisa kita bantu, baik dari anggaran negara maupun dari luar negeri karena Indonesia pasti di mana-mana banjir dan permasalahan yang memang harus kita selesaikan secara terus-menerus,” tutup Novita.
