Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona

21 Agustus 2026

BNI dan BookCabin Luncurkan Kartu Debit Co-Brand, Transaksi Global Dapat Cabin Points

21 Agustus 2026

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona
  • BNI dan BookCabin Luncurkan Kartu Debit Co-Brand, Transaksi Global Dapat Cabin Points
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
Jumat, Agustus 21
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Arteria Dahlan: Pemerintah Harus Tambah Jumah Hakim Untuk PN Jambi

Arteria Dahlan: Pemerintah Harus Tambah Jumah Hakim Untuk PN Jambi

redaksiBy redaksi3 Maret 2024Updated:12 Maret 2024 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyoroti masalah kekurangan hakim di lingkungan pengadilan negeri. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala serius dalam penyelesaian perkara di Jambi.

Hal ini dijelaskan Arteria usai mengikuti pertemuan pada Kunjungan Kerja Reses Komisi III di Jambi, Jumat, (1/3/2024). 
 
“Bagaimana kita bisa menghadirkan mahkamah yang agung, pengadilan tinggi yang agung, pengadilan negeri yang agung, yang menjelaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun, kalau memang modal dasarnya (hakim) nggak ada,” kata Arteria.

Bahkan karena kurangnya jumlah personil, seorang hakim harus menempuh waktu 4-6 jam menuju pengadilan negeri di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nugroho Setiadji mengungkapkan bahwa permasalahan sumber daya manusia ini adalah masalah klasik namun serius yang masih belum bisa tertangani dengan baik.

Bahkan karena kurangnya jumlah personil, seorang hakim harus menempuh waktu 4-6 jam menuju pengadilan di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Oleh karena itu, Arteria Dahlan mendesak pemerintah segera melakukan penambahan hakim dan ASN, baik melalui skema CPNS ataupun yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.  

“Dia (Pengadilan Tinggi Jambi) minta tolong tambahkan tenaga kami, baik itu dari sisi hakim, ASN, maupun honorer untuk melakukan pelayanan di bidang kekuasaan kehakiman,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. 

Diketahui, Pengadilan Tinggi berada di level provinsi yang membawahi Pengadilan Negeri di beberapa kabupaten/kota. Pengadilan Negeri tersebut, berkaitan dengan persoalan pidana maupun perdata yang kerap sehari-hari dialami masyarakat untuk mencari keadilan.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona

21 Agustus 2026

BNI dan BookCabin Luncurkan Kartu Debit Co-Brand, Transaksi Global Dapat Cabin Points

21 Agustus 2026

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?