Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut PT Freeport Indonesia (PT.FI) telah menjadi salah satu pilar ekonomi Papua melalui kegiatan pertambangan dan investasi. Ia mendukung usaha PTFI untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“PTFI perlu meningkatkan peran strategisnya di Papua guna memaksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat. Hal ini menjadi sorotan utama dalam upaya memperkuat dampak positif keberadaan PTFI di wilayah tersebut,” kata Puan saat kunjungan kerja (kunker) ke Freeport seperti keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (10/12/2023).
Dijelaskannya, peningkatan peran PTFI di Papua bukan hanya sekadar tentang meningkatkan produksi tambang. Puan menyebut, peningkatan peran PTFI bagi Papua salah satunya dengan terus menjadi mitra pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraaan masyarakat Papua.
“Upaya untuk mendukung pendidikan dan pelatihan keterampilan lokal juga dianggap penting guna memberikan kesempatan ekonomi yang lebih luas,” tambah Puan.
Dalam kunjungan tersebut, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Gilang Dhielafararez, Wakil Ketua Komisi XI Dolfie, Anggota Komisi VII DPR RI Paramitha Widya Kusuma dan Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan.
Tidak hanya itu, hadir pula Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif. Kedatangan Puan disambut oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas.
Dalam kesempatan itu Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, optimalisasi peran PTFI tidak hanya akan memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga dapat menjadi katalisator untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
“Diharapkan adanya kesinambungan dalam upaya bersama antara pihak terkait guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Papua,” jelas mantan Menko PMK tersebut. Puan meminta PTFI memastikan komitmennya dalam perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku sampai 2041.
Atas dasar itulah Ketus DPR RI perempuan pertama ini mendorong PTFI untuk menuntaskan pembangunan industri pemurnian atau smelter tembaga di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur yang saat ini telah mencapai 76 persen. Puan mengatakan, kepastian soal kontrak sangat penting.
Meski demikian, Penyelesaian smelter di Gresik juga menjadi langkah yang sangat positif. Guna mewujudkan program hilirisasi industri serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang akan terbantu akibat pembangunannya.
“Progres kepastian perpanjangan Izin Usaha sebagaimana yang sesuai oleh komitmen PTFI, hal ini bernilai sangat penting karena bisa memberikan kepastian hukum dalam berbisnis. Dalam dunia usaha sangat, penting adanya kepastian hukum,” ungkapnya.
Kepada Puan dan seluruh tim kunjungan kerja yang hadir, Dirut PT FI, Tony Wenas menjelaskan kinerja PTFI selama beberapa tahun belakangan. Ia mengatakan saat ini Freeport memiliki beragam fasilitas penunjang seperti Terowongan Ali Budiarjo yang memiliki panjang sekitar 19 kilometer dan menjadi akses yang menghubungkan berbagai deposit yang ada.
Lalu ada juga Ridge Camp yang merupakan kawasan industri ringan berlokasi di Mil 72 untuk mendukung kegiatan operasi yang dilengkapi dengan sarana tempat tinggal, perbelanjaan, area rekreasi dan berbagai sarana pendukung lainnya. Selain itu ada juga perumahan karyawan yang berada di Hidden Valley atau kerap disebut sebagai ‘kota satelit”-nya Tembagapura.
“Hampir lima dekade PTFI telah bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan lokal. Sampai saat ini kami telah berinvestasi sebesar USD 20,8 miliar, termasuk USD 11 miliar untuk pengembangan tambang bawah tanah dan memberikan manfaat langsung kepada negara sebesar USD 23,1 miliar sejak tahun 1992 dan kedepannya,”jelas Tony.
Sementara itu, Bupati Omaleng menyampaikan perkembangan Kabupaten Mimika yang terbantu berkat kontribusi dari PTFI. Seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp7,5 triliun karena adanya tambang Freeport sebagai penyumbang terbesar.
Apalagi sejak diberlakukannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di mana Kabupaten Mimika mendapat dividen 2,5 persen dari keuntungan bersih.
“APBD Rp7,5 triliun, bukan karena lain-lain tapi dengan adanya Freeport sehingga APBD Mimika bisa meningkat sebesar ini untuk digunakan membangun Mimika,” kata Bupati Omaleng.
