Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona

21 Agustus 2026

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
Sabtu, Agustus 22
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Komisi IX Dukung Imunisasi yang Berkualitas di Makassar

Komisi IX Dukung Imunisasi yang Berkualitas di Makassar

redaksiBy redaksi22 November 2023Updated:23 November 2023 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene memimpin kunjungan kerja spesifik terkait pelaksanaan fungsi pengawasan atas kebijakan Pemerintah untuk program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) secara nasional di Kota Makassar. Menurutnya, program imunisasi merupakan salah satu aspek pilar penguatan dan transformasi layanan primer yang secara global terbukti menjadi investasi kesehatan yang paling efektif.

Menurut Felly, Komisi IX DPR RI memberikan perhatian, dukungan dan juga komitmen agar program imunisasi dapat berjalan secara berkualitas, berkesinambungan dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dia mengungkapkan, pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran, bahwa rendahnya cakupan imunisasi rutin pada anak-anak menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), seperti polio di salah satu kabupaten di Aceh.

“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, orang tua, organisasi profesi dan seluruh pihak yang bersama-sama meningkatkan cakupan imunisasi rutin secara nasional,” papar Felly di Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (22/11/2023).

Masih ada sekitar 5 persen atau 240.000 anak Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan imunisasi lengkap. Sehingga, mereka masih berisiko tinggi terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

Menurut Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini, melalui program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di tahun 2022, Indonesia berhasil meningkatkan cakupan imunisasi anak-anak dari 84 persen di tahun 2019 menjadi 94,9 persen di tahun 2022. Namun, Komisi IX DPR RI mengingatkan bahwa masih ada sekitar 5 persen atau 240.000 anak Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan imunisasi lengkap, sehingga mereka masih berisiko tinggi terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Pemerintah telah menetapkan imunisasi rutin lengkap sebagai prasyarat pendaftaran masuk Sekolah Dasar melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tahun 2022 antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. SKB ini untuk memastikan setiap sekolah memasukkan agenda Bulanan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai kegiatan wajib Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sehingga adanya kesadaran dari orang tua untuk mengimunisasi anak-anaknya.

Tahun ini, program BIAS memasukkan tiga antigen baru yaitu vaksin PCV, vaksin Rotavirus dan vaksin HPV untuk kanker serviks. Khusus untuk kanker serviks, secara khusus Komisi IX menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan yang telah berhasil menyusun Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Serviks 2023-2030 yang beberapa waktu lalu disampaikan sebagai komitmen nasional di forum internasional.

“Kami mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperkuat landasan hukum Rencana Aksi Nasional ini sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah,” ujar Felly.

DPR Indonesia
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona

21 Agustus 2026

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?