Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H

16 Juni 2026

Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif

14 Juni 2026

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect

13 Juni 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H
  • Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif
  • BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect
  • BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking
  • BNI Perkuat Mental Juara Atlet Muda, Alwi dan Ubed Tembus Semifinal Australian Open
  • BNI Kembali Raih Penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2026
  • Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun
  • Raymond/Joaquin Tembus Final Indonesia Open 2026, BNI: Hasil Nyata Pembinaan Atlet Muda
Jumat, Juni 19
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Komisi IX Dukung Imunisasi yang Berkualitas di Makassar

Komisi IX Dukung Imunisasi yang Berkualitas di Makassar

redaksiBy redaksi22 November 2023Updated:23 November 2023 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene memimpin kunjungan kerja spesifik terkait pelaksanaan fungsi pengawasan atas kebijakan Pemerintah untuk program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) secara nasional di Kota Makassar. Menurutnya, program imunisasi merupakan salah satu aspek pilar penguatan dan transformasi layanan primer yang secara global terbukti menjadi investasi kesehatan yang paling efektif.

Menurut Felly, Komisi IX DPR RI memberikan perhatian, dukungan dan juga komitmen agar program imunisasi dapat berjalan secara berkualitas, berkesinambungan dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Dia mengungkapkan, pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran, bahwa rendahnya cakupan imunisasi rutin pada anak-anak menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), seperti polio di salah satu kabupaten di Aceh.

“Kami mengapresiasi upaya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, orang tua, organisasi profesi dan seluruh pihak yang bersama-sama meningkatkan cakupan imunisasi rutin secara nasional,” papar Felly di Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (22/11/2023).

Masih ada sekitar 5 persen atau 240.000 anak Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan imunisasi lengkap. Sehingga, mereka masih berisiko tinggi terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

Menurut Politisi dari Fraksi Partai NasDem ini, melalui program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di tahun 2022, Indonesia berhasil meningkatkan cakupan imunisasi anak-anak dari 84 persen di tahun 2019 menjadi 94,9 persen di tahun 2022. Namun, Komisi IX DPR RI mengingatkan bahwa masih ada sekitar 5 persen atau 240.000 anak Indonesia yang belum sepenuhnya mendapatkan imunisasi lengkap, sehingga mereka masih berisiko tinggi terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Pemerintah telah menetapkan imunisasi rutin lengkap sebagai prasyarat pendaftaran masuk Sekolah Dasar melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tahun 2022 antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. SKB ini untuk memastikan setiap sekolah memasukkan agenda Bulanan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai kegiatan wajib Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sehingga adanya kesadaran dari orang tua untuk mengimunisasi anak-anaknya.

Tahun ini, program BIAS memasukkan tiga antigen baru yaitu vaksin PCV, vaksin Rotavirus dan vaksin HPV untuk kanker serviks. Khusus untuk kanker serviks, secara khusus Komisi IX menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan yang telah berhasil menyusun Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Serviks 2023-2030 yang beberapa waktu lalu disampaikan sebagai komitmen nasional di forum internasional.

“Kami mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperkuat landasan hukum Rencana Aksi Nasional ini sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah,” ujar Felly.

DPR Indonesia
redaksi

Keep Reading

Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun

DPR Soroti Kasus Gagal Berangkat Umrah Ribuan Calon Jemaah Hanania Travel

Sumatra Blackout, PLN Harus Beri Kompensasi

TNI Bisa Tangani Begal dengan Mekanisme Perbantuan Polri

DPR Apresiasi Pelayanan Jemaah Reguler Indonesia di Mina

Pelaksanaan Haji 2026, Timwas DPR: Semua Relatif Terkendali

Berita Terkini

BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H

16 Juni 2026

Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif

14 Juni 2026

BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect

13 Juni 2026

BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking

13 Juni 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?