Anggota Komisi V DPR RI Sudewo menilai selain sebagai pelayanan untuk feeder jemaah umrah, Kementerian Perhubungan harus mengkaji lebih lanjut alasan masih sedikitnya jumlah penumpang, baik kedatangan maupun keberangkatan, di Bandara Ngloram, Blora, Malang.
Kajian itu penting untuk dapat mengidentifikasi sehingga nantinya dapat menghasilkan solusi yang tepat dan konkret.
“Sebenarnya melayani umrah itu bukan satu solusi yang yang permanen yang diharapkan. Tapi itu merupakan bagian dari ikhtiar saja. Solusi yang bisa memberikan memberikan penyelesaian dari masalah ini secara permanen, kita sarankan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, untuk dilakukan survei lagi, dilakukan studi lagi,” ungkap Sudewo kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Blora, Jawa Tengah, Kamis (16/11/2023).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan dengan adanya kajian tersebut akan menjadi pijakan ilmiah akar masalah yang didapatkan.
“Apa akar persoalannya sampai bandara ini tidak operasional, tidak diminati? Apakah karena harga tiket mahal? Apakah karena kultur masyarakatnya yang memang belum bisa move on dari transportasi darat, transportasi kereta api ke transportasi udara? ataukah karena faktor lain? intinya harus dilakukan studi agar punya pijakan yang ilmiah untuk memberikan solusi,” tegasnya.
Bandara Ngloram sebelumnya merupakan bandara khusus yang melayani penerbangan pertambangan minyak Blok Cepu.
Namu, setelah peralihan dari Kementerian ESDM ke Kementerian Perhubungan, Bandara Ngloram mulai dibangun kembali pada tahun 2018 dan diresmikan oleh Presiden Jokowi di Desember 2021.
Untuk meningkatkan jumlah penumpang di Bandara Ngloram, Pemerintah Kabupaten Blora sendiri telah berupaya dengan mulai menyediakan pelayanan penerbangan feeder umrah yang mulai dilakukan pada Kamis (16/11/2023) malam.
Upaya ini dilakukan melihat banyaknya potensi calon jemaah umrah yang berada di wilayah Kabupaten Blora dan sekitarnya.
