Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi salah satu upaya pada misi penyelamatan bumi. Ia pun meminta agar Pemerintah memperbanyak program kebijakan hijau (green policy) untuk mengatasi krisis sampah yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.
“Kalau kita ingin Indonesia menjadi negara maju, pikiran kita juga harus maju. Termasuk dalam hal pengelolaan sampah,” kata Puan dalam keterangan rilisnya yang diterima di Jakarta, Senin (23/10/2023).
Seperti diketahui, permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah. Seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang volumenya sudah melebihi kapasitas penampungan.
Selain menimbulkan bau tak sedap bagi lingkungan, buruknya pengelolaan sampah juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat.
Contohnya di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Pagarsih, Bandung, Jawa Barat yang kelebihan volume hingga sampah berserakan ke jalan-jalan.
Peristiwa penumpukan sampah juga terjadi di TPA Cipayung, Kota Depok, bahkan truk-truk pengangkut sampah harus antre hingga 8 jam untuk menurunkan sampah-sampah.
Masalah sampah juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarya (DIY) hingga membuat pemerintah daerah setempat terpaksa menutup TPA Piyungan akibat overloud atau kelebihan muatan.
Krisis sampah di DIY pun terlihat dengan menumpuknya sampah di depo-depo penampungan sementara.
Penumpukan sampah yang sangat besar juga menyebabkan pengendalian bencana kebakaran di TPA sulit dilakukan. Tak hanya itu, dampak kebakaran di TPA ikut menyebabkan masalah baru.
Misalnya kebakaran di tiga TPA yang terjadi nyaris dalam waktu bersamaan di Denpasar, Bali, hingga membuat sampah-sampah dari Denpasar tak bisa dibuang ke TPA.
Terbaru, kebakaran di TPA Rawa Kucing, Tangerang yang berlangsung hampir 3 hari karena kelebihan volume sampah menyebabkan 154 warga sekitar terpaksa mengungsi.
Berkaca dari fenomena ini, Puan meminta Pemerintah lebih memperhatikan kebijakan pengelolaan sampah.
“Harus ada regulasi tegas mengenai pengelolaan sampah. Bisa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu pemisahan sampah di tahap rumah tangga yang akan memaksimalkan persoalan pengelolaan sampah. Di negara-negara maju, Pemerintah-nya mampu menerapkan kebijakan pemisahan sampah mulai dari jenjang rumah tangga. Seperti di Korea misalnya, masyarakatnya sudah peka untuk memilah sampah sesuai kategori,” tegas Mantan Menko PMK ini.
Agar kebijakan pemilahan sampah dapat efektif, Pemerintah diingatkan agar konsisten memberikan edukasi kepada masyarakat.
Menurut Puan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara masif ke seluruh penjuru negeri.
“Dan tentunya harus dibarengi dengan adanya regulasi yang merata. Jadi masalah sampah ini bukan hanya jadi pekerjaan Pemda, tapi juga terpadu dikerjakan bersama dengan Pemerintah pusat,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Permasalahan sampah yang tidak kunjung ada terobosan oleh Pemerintah dinilai Puan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang.
Sebab masalah sampah dapat mengancam kesehatan dan kelestarian alam serta lingkungan.
“Maka penting sekali memasifkan kebijakan hijau di masyarakat. Regulasi yang jelas dan tegas dari Pemerintah diperlukan agar gerakan ini betul-betul efektif dan dijalankan masyarakat,” sebut Legislator dapil Jawa Tengah V itu.
