Dalam rangka mendukung iklim ekonomi daerah yang inklusif, Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengubah paradigma pembangunan. Yaitu, menjadikan masyarakat di daerah bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek pembangunan.
Hal ini menjadi perhatiannya agar perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah tidak merusak sekaligus mengorbankan kehidupan masyarakat di Provinsi Bali. Sebab itu, Agun mengingatkan seluruh mitra kerja Komisi XI DPR RI agar konflik Pulau Rempang tidak boleh terulang di seluruh Indonesia, termasuk di Bali.
“Paradigma pembangunan di daerah itu tetap harus mengacu kepada paradigma konstitusi, di mana perencanaan pembangunan itu harus sungguh sungguh melibatkan dan tidak menjadikan daerah itu sebagai objek, tapi mereka harus menjadi subjek pembangunan. Kami ingin Indonesia memiliki iklim perekonomian yang inklusif,” ucap Politisi Fraksi Golkar itu usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023).
Ekonomi yang inklusif, tegasnya, akan menjamin pemerataan akses yang mana akan memperluas kesempatan dan kemakmuran pada seluruh lapisan masyarakat daerah. Ia juga menekankan paradigma ini akan membantu menciptakan masyarakat yang kuat dan tangguh menghadapi krisis.
“Kesenjangan ini hanya akan bisa diatasi kalau memang ada porsi keadilan. Ekonomi inklusif yang menjadi jawabannya. Jadi (perputaran) uang itu betul-betul diarahkan kepada setiap lapisan rakyat, tidak hanya menumpuk di perkotaan saja,” imbuhnya.
Diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS berencana menerapkan kebijakan yang bertujuan memperkecil kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi Bali. Bernama ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, Kementerian ini akan melakukan sejumlah proyek infrastruktur untuk membangun konektivitas antar kota dan kabupaten berpotensi yang menggerakan perekonomian di Pulau Seribu Pura itu.
Beberapa proyek infrastruktur yang akan dibangun di Bali di antaranya Pembangunan LRT; Pembangunan jalan lintas utara Bali; Membentuk shortcut Singaraja-Mengwitani dan Denpasar-Gilimanuk; Penyedian Air Baku di Kawasan Strategis DPP Revitalisasi Bali; Pembangunan Bandara Bali Baru; dan, Pembangunan Jalan KA Mengwitani-Singaraja.
“Pembangunan infrastruktur katakanlah sedang digalakan. Itu salah satu solusi untuk menjembatani (kesenjangan) agar kesenjangan ini berkurang secara gradual. Kesenjangan itu memang terjadi karena ada proses yang putus,” pungkas Agun.
