Harga beras di tanah air terus mengalami kenaikan yang signifikan. Melihat kenaikan harga salah satu bahan pokok masyarakat Indonesia ini, Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta Kementerian Perdagangan untuk mengantisipasi kenaikan harga beras tersebut terus terjadi.
Sebab, naiknya harga beras dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok lainnya.
“Kenaikan harga beras kita harus antisipasi. Ini murni karena secara alamiah itu memang terjadi seperti itu atau ada sesuatu yang bekerja di balik kenaikan harga beras yang tidak wajar? Terutama harga beras medium dan juga premium. Bagi kalangan keluarga yang penghasilannya pas-pasan apalagi keluarga kecil pasti ini sangat berat dan juga bagi keluarga (kelas) menengah ini juga tentu tidak wajar karena pasti akan diikuti dan efeknya itu juga akan kemana-mana,” ujarnya dalam Raker Komisi VI dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).
Politisi Fraksi PKB ini pun mengingatkan adanya penggilingan-penggilingan gabah berskala besar yang memiliki kemampuan produksi lebih dari kemampuan yang dimiliki Bulog.
Pihaknya khawatir dengan kemampuan swasta menyerap gabah di harga sangat tinggi dari petani, akan berakhir dengan adanya permainan dari sisi hulu maupun hilir.
“Satu sisi kita sangat senang ketika terjadi kenaikan harga gabah karena termasuk saya yang memberikan dukungan ketika petani bisa dibeli harga gabahnya jauh melebihi apa yang dan mereka terima selama ini. Tetapi yang harus kita waspadai adalah kemungkinan adanya permainan di hilirnya,” tegasnya.
Untuk itu, Luluk berharap Kemendag segera melakukan pengecekan di lapangan agar mengetahui penyebab faktor yang membuat naiknya harga beras.
Ia meminta Kemendag mewaspadai kemungkinan adanya permainan oleh mafia. Sebab, dukungan kebijakan dan dukungan politik penting untuk dapat mengamankan pasokan beras dalam negeri serta memastikan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
“(Misalnya dengan) memberikan mandat utama kepada katakanlah seperti Bulog untuk melakukan penyerapan gabah petani dan kemudian yang memiliki hak untuk bisa mendistribusikan atau mengedarkan beras ini di pasaran. Kalau kemudian ini semuanya diliberalkan, dipakai mekanisme benar-benar pasar bebas, pasti kita akan kelimpungan juga. Nanti satu sisi seolah-olah petani memang akan mendapat keuntungan tetapi ini faktornya sementara, nanti yang kita khawatirkan bahkan petani bahkan nggak mampu untuk beli berasnya sendiri gitu,” jelasnya.
