Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI melakukan pengawasan terhadap pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Diketahui, penempatan PMN merupakan salah satu investasi Pemerintah kepada BUMN berupa sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang.
“Pemberian BMN yang cukup kepada PT ASDP Indonesia Ferry merupakan langkah penting untuk mendukung pengadaan dan pemeliharaan armada kapal yang memadai,” ungkap Ketua Tim Kunspik Komisi XI Andreas Eddy Susetyo di Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (8/09/2023).
Menurutnya, dengan adanya armada yang memadai akan memastikan pelayanan penyeberangan yang lancar dan aman bagi masyarakat. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang terhubung oleh perusahaan, yakni dalam hal ini PT ASDP.
“Sebab itu, ASDP ini mempunyai tugas yang sangat penting di dalam memberikan pelayanan transportasi laut, danau dan sungai. Seperti halnya dalam menunjang kehidupan orang banyak termasuk dalam hal ini adalah ketersediaan barang yang akan berpengaruh pula kepada inflasi,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Oleh karena itu, Politisi Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V itu melihat kebutuhan mengenai pelayaran ini sangat diperlukan terutama kehadiran negara di dalam membantu masyarakat di daerah daerah terpencil.
Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) berupa pemberian Barang Milik Negara (BMN) tersebut berupa 3 (tiga) unit kapal penumpang yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Antara lain, KMP Drajat Paciran, KMP Gili Iyang, dan KMP Munggiyango Hulalo.
Di samping itu, dalam paparannya kepada Tim Kunspek Komisi XI DPR, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (persero) Ira Puspadewi mengungkapkan salah satu dampak sosial atas pemberian BMN 3 kapal penumpang, yakni dapat meningkatkan kontribusi kepada Negara berupa pajak dan deviden.
“Alhamdulillah kontribusi ASDP terhadap PMN selama 3 tahun terakhir yaitu senilai Rp 449,15 M yangdimana berupa pajak, deviden dan Pendapatan Negara Bukan Pajak,” jelas Ira.
Menanggapi hal tersebut, Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berharap, dengan diberikannya PMN, PT ASDP Indonesia Ferry akan mampu menjalankan tugasnya lebih baik dalam melayani masyarakat dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi nasional.
Sebagai informasi, PT ASDP Indonesia Ferry adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang layanan angkutan penyebrangan kapal. Karena itu, Andreas pun mengatakan bahwa PT ASDP memiliki peranan penting dalam mendorong konektivitas, mobilitas masyarakat, serta menghubungkan pulau-pulau di Indonesia.
