Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya bersama pemerintah merampungkan pembahasan 64 undang-undang (UU). Total payung hukum yang selesai dibahas itu terhitung sejak 2019 hingga sekarang.
“Kami sampaikan kinerja pembentukan undang-undang sejak tahun 2019 hingga saat ini yang merupakan sejumlah undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI bersama pemerintah, yaitu sejumlah 64 undang-undang melalui alat kelengkapan DPR RI,” kata Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Puan lantas merinci jumlah produk legislasi yang selesai dibahas oleh alat kelengkapan dewan DPR RI bersama pemerintah secara berturut-turut. Antara lain Komisi I ada enam UU, Komisi II dengan 26 UU, dan Komisi III sebanyak 6 UU. Lalu, Komisi V dengan 1 UU, Komisi VI ada 5 UU, dan Komisi VII hanya 1 UU.
“Komisi IX dan wakil pemerintah telah menyelesaikan satu undang-undang, Komisi X dan wakil pemerintah telah menyelesaikan dua undang-undang, Komisi XI dan wakil pemerintah telah menyelesaikan lima undang-undang,” ucapnya.
Kemudian, Badan Legislasi DPR bersama pemerintah menyelesaikan tujuh UU dan Badan Anggaran DPR merampungkan satu UU. Selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Panitia Khusus DPR telah menyelesaikan tiga UU.
Puan menyatakan pada Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, DPR bersama pemerintah dan juga DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 rancangan undang-undang (RUU) yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat pertama dan RUU lainnya yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023.
“DPR RI akan menuntaskan setiap pembahasan rancangan undang-undang tersebut secara optimal dengan memperhatikan landasan konstitusional, aspek sosiologis, ekonomi, politik, dan juga aspirasi rakyat,” kata dia.
Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, hadir 385 anggota dari seluruh unsur fraksi DPR RI. Sidang pembukaan masa sidang tersebut dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Dalam agenda Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, Presiden Jokowi akan menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR.
