Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengungkapkan peran ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) dalam rangka untuk menjaga stabilitas kawasan ASEAN.
Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat acara diskusi yang bertema ‘Parlemen yang Responsif untuk Stabilitas dan Kesejahteraan ASEAN.’ Diskusi ini terlaksana atas kerja sama Biro Pemberitaan DPR RI dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).
“Kami di Parlemen ingin melengkapi menyempurnakan, bagaimana growth yang tinggi harus dikawal dengan green economy, pertumbuhan yang sustainable atau berkelanjutan. People yang inklusif terlibat dalam pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang terjaga,” papar Putu di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat, (21/7/2023).
Dia berharap konsep green economy di kawasan ASEAN bertujuan untuk transisi hijau. Mengingat, ASEAN ini masyarakatnya mendapatkan dukungan secara inklusif dalam peningkatan ekonomi. Terpenting, kegiatan pertumbuhan ekonomi yang dipikirkan harus berkelanjutan (sustainable growth)
“Jangan sampai ada terjadi mungkin satu negara yang punya growth yang tinggi, justru jomplang growth-nya. Nah, rakyat satu negara di ASEAN itu mungkin tidak mendapatkan benefit dari peningkatan ekonomi, sementara rakyat negara ASEAN lain yang hanya mendapatkan kesejahteraan dari peningkatan ekonomi kawasan ASEAN,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Karena itu, ia menekankan Sidang Umum AIPA ke-44 atau The 44th General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) bakal digelar di Jakarta pada Agustus 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia nanti pada Agustus 2023, bertujuan agar bagaimana AIPA secara politik dapat mendorong stabilitas kawasan.
“Agar bagaimana AIPA ini agar menjaga kawasan ASEAN, yang betul-betul stabil dan tentunya agar terus ke depan terjaga perdamaian-kedamaiannya,” ungkap Putu.
Dia menjelaskan kawasan ASEAN merupakan kawasan yang sangat strategis dan banyak dilirik oleh kekuatan-kekuatan besar yang ingin masuk di kawasan ASEAN.
Jadi, kata Putu, parlemen negara-negara ASEAN harus responsif untuk bisa mengawal berbagai tantangan ASEAN secara mandiri. Sehingga, ASEAN tidak perlu kekuatan besar lainnya datang untuk mengintervensi permasalahan di ASEAN.
“Kita harus mampu secara mandiri mengawal segala permasalahan atau tantangan di kawasan ASEAN ini, untuk menjaga stabilitas politik, keamanan dan juga untuk menjaga kesejahteraan kawasan. Saya berharap mereka tidak langsung berafiliasi dengan kekuatan besar di luar ASEAN, tapi yang (hal yang perlu dipikirkan) pertama adalah (untuk) ASEAN first, family of ASEAN. Jadi, solidaritas mereka yang pertama dan utama itu ASEAN. Apalagi, Indonesia adalah kakaknya dari negara-negara yang berada di kawasan ASEAN,” jelas dia.
Menurut Putu, anggota AIPA hanya lima negara yang diprakarsai Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina dan Malaysia. Namun saat ini, AIPA sudah memiliki 10 anggota. “Saat (Sidang Umum) AIPA nanti Timor Leste hanya menjadi observer. Dan Myanmar tidak diundang dalam sidang ini,” kata Putu Rudana.
Dia mengungkapkan, Indonesian usul bagaimana resolusi tentang penerapan Five-Point Consensus dapat diterapkan oleh seluruh parlemen di negara ASEAN. Sehingga, ke depan negara ini mengimplementasikan Five-Point Consensus yang sudah dikomitmenkan oleh parlemen di negara tersebut ASEAN.
