Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan komitmen politik (political will) pemerintah baik pusat maupun daerah dalam membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat sangat penting untuk dapat mendorong capaian pembangunan kesehatan di Indonesia, utamanya di wilayah Indonesia Timur yang masih memiliki banyak permasalahan kesehatan.
Misalnya di Provinsi Maluku yang memiliki kesulitan tinggi dalam pemerataan akses kesehatan dikarenakan wilayahnya yang terdiri dari pulau-pulau.
“Yang kemudian menjadi satu benang merah bahwa yang disampaikan oleh Bappenas bahwa capaian pembangunan kesehatan kita memang dari 10 indikator 9 (di antaranya)) rapotnya merah. Antara lain lima imunisasi dasar lengkap, kemudian stunting, angka perokok pada anak dan seterusnya, dan ternyata betul ya kita menemukan pembenarannya di Provinsi Maluku ini,” ujar Netty usai kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Ambon, Maluku yang dikutip pada Minggu, 16 Juli 2023.
Melihat permasalahan kesehatan di Maluku tersebut, Netty menilai perlunya atensi lebih dari pemerintah untuk bisa menuangkan program khusus dengan melihat wilayah geografis yang sulit dan anggaran yang terbatas yang dialami Maluku.
Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal ini didorong untuk dapat meningkatkan komunikasi aktif sehingga monitoring dan evaluasi program di daerah dapat dilakukan dengan maksimal.
Terlebih, di Maluku sendiri, telah dibangun Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Johannes Leimena Ambon yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat Indonesia Timur. RSUP tersebut, menurut Netty merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam upaya memeratakan akses kesehatan di Indonesia.
Terakhir, peran aktif masyarakat dalam menjalankan hidup bersih dan sehat juga dinilai penting. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menggerakkan masyarakat untuk dapat menerapkan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
“(Catatan) yang keempat adalah bagaimana kepala daerah dan seluruh jajarannya mampu menggerakkan masyarakat. Karena masalah (kesehatan) itu kan ada di masyarakat, kalau masyarakat nggak merasa itu adalah masalahnya, nggak akan selesai. Karena program itu kan hanya tertuang dalam selembar kertas, dalam visi misi gubernur, kepala daerah, tetapi ketika masyarakat merasa ini bukan masalahnya ya akhirnya itu yang terjadi,” tutupnya.
