Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas dan memproses perusahaan eksportir lima juta ton nikel ilegal ke China, karena telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.
“Tunggu apalagi? Segera pidanakan! Menko Marves juga jangan sekedar obral wacana. Begitupula KPK agar segera memeriksa lembaga-lembaga pengawas ekspor yang main mata,” desak Mulyanto, Rabu 5 Juli 2023.
Ia menduga praktik eskpor ilegal itu dilakukan oleh jaringan yang melibatkan perusahaan swasta, oknum pemerintah dan oknum lembaga pengawasan ekspor. Sebab, jumlah mineral yang diekspor sangat besar, sehingga tidak mungkin lembaga pemberi izin ekspor tidak mengetahui.
Terlebih menurutnya, sangat mudah bagi KPK untuk menindaklanjuti dan menelusuri siapa pelaku ekspor nikel ilegal tersebut, lantaran kegiatannya dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan resmi. Sehingga dokumen dan data ekspor bisa ditelusuri.
“Masalahnya mau tidak KPK memeriksa oknum pejabat yang menjadi beking ekspor ilegal ini? Melihat jumlah mineral yang diekspor kuat dugaan bekingnya bukan orang sembarangan. Karena itu perlu kemauan yang keras bagi KPK dan Kepolisian untuk mengusut perbuatan melawan hukum ini,” tegasnya.
Selain itu, kata Mulyanto, secara aturan seharusnya ekspor ilegal sangat tidak mungkin terjadi, karena banyak pihak yang melakukan pengawasan seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
“Ini kan perlu dievaluasi secara sungguh-sungguh. KPK dapat mendalami kinerja para pengawas ekspor ini. Jangan-jangan ada pembiaran atau main antara petugas dan eksportir ilegal,” terangnya.
Terakhir, Mulyanto meminta agar kasus ini harus dituntaskan secara transparan. Pemerintah tidak boleh membiarkan pengusutan kasus tersebut berlarut-larut karena telah merugikan negara. Terlebih, hilirisasi nikel yang mengekspor nickel pig iron (NPI) dan Feronikel, juga tidak menghasilkan penerimaan negara yang memadai.
