Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola dan tata niaga emas hitam, seiring dengan melonjaknya harga batu bara.
Menurutnya, pemerintah perlu mengatur besaran royalti yang proporsional agar peningkatan harga jual batu bara dapat membawa dampak positif bagi kemakmuran masyarakat.
“Kita patut prihatin karena kenaikan harga batu bara di pasar internasional tersebut justru membuat kesenjangan di masyarakat semakin lebar,” kata Mulyanto, Rabu 26 April 2023.
Pasalnya selama ini, para pengusaha mendapat keuntungan ratusan triliun, sementara masyarakat dan pemerintah daerah yang merupakan penghasil batu bara, hanya mendapat royalti sebesar puluhan miliar.
Sehingga ia meminta pemerintah untuk menata ulang aturan bisnis batu bara ini agar tidak hanya menguntungkan dan melindungi segelintir pengusaha saja.
“Sementara masyarakat dan pemerintah daerah hanya mendapat remah-remah hasil penjualan sumber daya alam miliknya. Kejadian ini tentu akan melukai rasa keadilan masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Mulyanto, pemerintah harus meningkatkan royalti progresif berbasis harga batubara global dan menerapkan pembagian royalti yang lebih proporsional dan adil kepada daerah.
Hal tersebut terbilang logis karena pemerintah daerah yang akan menanggung semua dampak kerusakan lingkungan atas eksploitasi batu bara yang dilakukan para pengusaha.
“Dengan booming harga batu bara dunia, secara langsung melejitkan saham dan kekayaan pengusaha batu bara. Sementara dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar tambang malah semakin membuat mereka menjerit,” paparnya.
Seperti diketahui, merujuk pada data Forbes Real Time Billionaires, orang kaya Indonesia di peringkat pertama masih diduduki oleh Si Raja batubara Low Tuck Kwong. Ia membukukan kekayaan sebesar USD 29 miliar atau Rp 429,01 triliun.
Low Tuck Kwong mendulang kekayaannya lewat perusahaannya PT Bayan Resources Tbk (BYAN), yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Selatan.
