Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai Indonesia masih punya PR besar untuk mengembangkan wirausaha agar mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN dan negara maju lainnya.
Dikutip data yang dipaparkannya dari Global Entrepreneurship Index, bahwa negara maju memiliki jumlah wirausaha rata-rata 14 persen dari jumlah penduduknya.
Sayangnya, jumlah wirausahawan Indonesia terendah di Asia Tenggara, yaitu hanya sebesar 3,1 persen.
“Artinya, Indonesia masih memiliki PR (pekerjaan rumah) besar dalam menumbuh dan mengembangkan wirausahawan agar mampu bersaing di negara ASEAN dan bahkan negara maju,” ucap Anis saat menjadi narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Potensi Kemandirian Ekonomi Masyarakat Sebagai Kontribusi Peningkatan Ekonomi Nasional’, di Jakarta Timur, Rabu (8/03/2023).
Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Shaliza Sinergi Indonesia kerja sama dengan Bank Indonesia.
Lebih jauh, Anis juga menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya angka wirausaha. Yakni, pola pikir masyarakat untuk lebih mencari pekerjaan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku wirausaha, dan kendala mengakses modal. Ditambah, regulasi yang belum mampu mengatasi persoalan yang menghambat perkembangan dunia wirausaha.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya untuk memasifkan program Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan bersama Bank Indonesia dengan adanya pelatihan dan sosialisasi yang masif kepada para pelaku usaha.
Karena itu, Politisi Fraksi PKS ini memandang perlu adanya dukungan kebijakan dari pemerintah yang berperan aktif maupun stakeholder terkait. Antara lain, perlu adanya basis tunggal UMKM dan data berbasis jenis kelamin, agar memudahkan pemerintah maupun swasta dalam menargetkan bantuan kepada wirausaha perempuan.
“Dari laporan United Nations Development Program (UNDP) menemukan bahwa usaha yang dikelola perempuan lebih mampu bertahan daripada laki-laki saat pandemi lalu, 47 persen wirausaha wanita menggunakan penjualan online. Ini baik untuk pertumbuhan ekonomi digital jika dikawal dengan baik,” pungkas legislator Dapil DKI Jakarta I tersebut
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta Arlyana Abubakar, mengatakan mengatakan, saat ini terdapat 64,2 juta UMKM berkontribusi terhadap PDB mencapai 61,07 persen.
Dia melihat 77,7 persen masalah UMKM adalah memiliki kendala dalam pemasaran, terutama yang bersifat pemasaran online.
Arlyana juga menyampaikan bahwa pihaknya menginginkan dunia digital tak sekadar alat komunikasi namun juga bisnis. Tak terlewat, ia juga mendorong digitalisasi dalam pembayaran.
Selain pembicara dan peserta, acara tersebut juga dihadiri Gatot Setiawan dari Bidang Perekonomian Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dan Hairul Hidayat selaku Ketua Dewan Kota Jakarta Timur.
