Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan BKSAP DPR RI dalam berbagai kesempatan diplomasi parlemen di berbagai forum selalu konsisten mendorong terwujudnya kesetaraan hak bagi perempuan guna mewujudkan dunia yang lebih inklusif.
“Beberapa wujud nyata adalah dengan jabatan strategis yang diemban oleh beberapa anggota parlemen perempuan pada Biro Parlemen Perempuan di Organisasi Inter-Parliamentary Union (IPU) dan diterimanya usulan resolusi DPR RI terkait pentingnya mendorong kesetaraan dalam ranah politik dan kepemimpinan perempuan di forum-forum seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, Asia Pacific Parliamentary Forum dan lain-lain,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (8/3/2023).
BKSAP, kata Fadli menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan di ranah politik adalah hal yang patut terus didorong karena mustahil akan terwujud dunia yang adil dan berkelanjutan tanpa adanya akses yang setara bagi perempuan. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang solid antara seluruh pihak, bukan hanya kaum perempuan, namun juga kaum pria, untuk bersama-sama membangun masyarakat yang tangguh.
Namun demikian, BKSAP juga berharap hal yang patut ditekankan adalah upaya mendorong keterlibatan perempuan di ranah politik juga harus diikuti dengan upaya pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan. Sehingga, masyarakat serta dunia yang inklusif, berkelanjutan, dan damai dapat terwujud.
“Akses setara bagi perempuan di ranah politik adalah salah satu kunci untuk mendorong terwujudnya kesetaraan, utamanya melalui berbagai proses politik yang melibatkan perempuan pada peran sentral, salah satunya yaitu di ranah legislasi. Di DPR, saat ini, terdapat 123 anggota parlemen perempuan dari total 575 anggota parlemen, dan angka ini bermakna jumlah keterwakilan perempuan adalah 21,39%,” tutur Fadli.
Di sisi lain, sangat disayangkan bahwa masih banyak kaum wanita yang terus mengalami berbagai bentuk kekerasan, penindasan, maupun diskriminasi dalam bentuk apapun, tidak terkecuali di kancah politik.
Untuk itu, perjuangan menuju kesetaraan adalah proses panjang yang tidak bisa terwujud hanya dengan kerja keras kaum wanita, namun kaum pria juga memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong terwujudnya inklusi sosial dan kesetaraan melalui upaya kolektif ini.
“Dengan mengusung tema utama #EmbraceEquity, peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini menekankan bahwa peluang saja tidak cukup, diperlukan aksi konkret untuk mendorong terwujudnya kesetaraan bagi perempuan untuk dapat terlibat langsung dalam ranah pembuatan kebijakan strategis. Untuk itu, perempuan perlu diberikan haknya sesuai dengan kebutuhannya yang mungkin berbeda dengan kaum pria, agar terjadi kesetaraan hak,” pungkas Fadli.
